Warga Cianjur Keluhkan Bantuan Sembako Beras PKH Berkurang

Home / Daerah / Ekonomi

Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:31 WIB

CIANJUR – Bantuan Sembako Beras (BSB) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cipeyeum Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur diduga sunat. Hal itu, dialami seorang ahli waris Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bantuan BSB yang diterimanya lebih sedikit dari biasanya. Sebelumnya, bantuan itu di terima atas nama suaminya, karena suaminya belum lama meninggal bantuan tersebut diambil ahli waris, namun kejanggalan terjadi karena bantuan yang diterimanya disunat.

ET (38) salah seorang keluarga KPM mengatakan, bantuan BSB yang diterima orang tuanya tidak sesuai dan adanya potongan yang dilakukan oknum ketua kelompok, dan Pendamping PKH.

Baca juga :  Pemkab Bogor Dukung Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja

“Memang PKH itu atas nama Ayahnya, karena sudah meninggal sehingga bantuan diambil oleh istri Almarhum. Namun, kali ini karena yang menerimanya ahli waris itu tidak sesuai dan ada potongan,” kata dia.

tbn

ET menjelaskan, pihaknya sempat mempertanyakan adanya potongan BSB ke pihak pendamping PKH. Namun, tidak lama Ketua Kelompok PKH RW 07 berinisial IN menghubungi dirinya.

“Dalam pesan singkat ketua Kelompok PKH itu. katanya berhubung penerimanya sudah meninggal dan diambil ahli waris sehingga dipotong, itu pun atas kesepakatan dengan Desa,” ujarnya.

Baca juga :  cianjur Sambut Kapolres Baru

Potongan tersebut, lanjut ET, kata ketua kelompok akan dibagikan kembali kepada yang layak menerima dan itu sudah prosedur PKH serta Desa.

“Katanya sudah prosedur PKH dan Desa adanya pemotongan tersebut,”tuturnya.

Tidak hanya potongan BSB saja, di Desa Cipeyeum juga setiap KPM dipenta uang sebesar Rp 5000 per KPM.

Uang tersebut dijelaskan, untuk biaya kuli panggul beras, kebersihan Desa, dan upah antar dari Desa ke Sawala.

Diketahui, KPM di Desa Cipeyeum kurang lebih mencapai 400 KPM, bila dikalkulasi dan dikumpulkan, uang yang dipinta ke setiap KPM totalnya mencapai Rp 2 juta.

Baca juga :  Utang Indonesia Makin Mengerikan

Disisi lain, Kepala Desa Cipeyeum, Kecamatan Haurwangi, Entis Sutisna, membantah, adanya kesepakatan prosedur potongan tersebut.

“Tidak Benar. Kami belum pernah ada kesepakatan tersebut dengan PKH,”kata dia saat dihubungi melalui telepon selular.

Bahkan, lanjut Entis, pihaknya sudah memanggil Ketua dan Pendamping untuk menjelaskan adanya tuduhan tersebut. “Saya sudah memanggil keduanya, karena saya tidak merasa ada kesepakatan. Pernah juga ada komunikasi antara PKH itu terkait meminjam ruangan saja,” pungkasnya. DIE