UU Antiterorisme Lebih Bagus dari UU Tipikor

JAKARTA, kabar1.com – Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (25/5/2018), baru saja mensahkan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme), menjadi UU.

Penilaian Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, UU ini lebih bagus dari UU Tipikor yang tidak pernah mau diubah, karena takut adanya “coruptor fight back”, yang isinya melanggar KUHAP sehingga negara dilegalkan dalam pelanggaran HAM.

“Padahal, Korupsi tidak terkait langsung dengan nyawa,” kata Fahri Hamzah kepada awak media diacara Dialog Kebangsaan bertema “Umat Islam dan Masa Depan Persatuan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni KA KAMMI di rumah dinasnys di bilangan Jakarta, Jumat (25/5/2018) lalu.

Memang diakui politisi dari PKS itu, ada kehati-hatian dalam UU Antiterorisme ini. Tetapi semoga, ini awal yang baik untuk mengutamakan pencegahan dan penguatan institusi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus jadi awal bagi penataan program Antiteroris secara sistematis.

Baca juga :  Tommy Soerharto Jabat Ketua Dewan Pembina PBPB

“Tapi, Alhamdulillah kita bisa mensahkan UU ini dalam paripurna ke-26 Masa Sidang V, hari ini. Semoga berkah Ramadhan menyertai bangsa kita. Amin,” ucap anggota DPR dari daerah pemilihn Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.

Apalagi, lanjut Fahri, UU Antiterorisme ini disahkan dalam suasana negara masih dibayang-bayangi aksi terorisme. Meski semua tahu bahwa kejahatan selalu saja ada mengintai, tetapi tidak boleh kalah. “Negara harus melakukan persiapan. Terorisme dari manapun datangnya adalah kejahatan,” tegasnya.

Di satu sisi, tambah Fahri lagi, ada kelompok yang ingin menjadikan peristiwa teror sebagai penebar rasa takut kepada bangsa kita. Di sisi lain, ada saja yang mau menjadikannya sebagai sebab perpecahan bangsa. Mereka mereka menisbatkan teroris kepada identitas tertentu.

“Kedua kelompok ini jahat. Karena itu, UU lahir untuk mencegah keduanya. Sebuah undang-undang yang telah lahir dari perdebatan wakil rakyat pasti mengandung hikmah tertentu. Tentu juga tidak sempurna tapi paling tidak kecenderungan sepihak telah dicegah,” harapnya.

Baca juga :  Jelang Pilpres, Target RPJMN Tahun 2019 Tidak Akan Tercapai

Dalam definisi misalnya, telah dihindari definisi yang tendensius dan tidak netral. Bahwa teroris adalah tindakan yang bermaksud menciptakan gangguan dan teror dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada kepentingan umum.

“Tapi dari semuanya, yang saya senang dari UU ini adalah penghargaan kepada KUHAP dan prinsip  “due process of Law” sehingga negara membatasi diri untuk tidak melanggar HAM.  Pasal penyadapan secara khusus menyempurnakannya,” cetus Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Jumat siang (25/5/2018) Rapat Paripurna DPR telah mensahkan Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme), menjadi UU. Banyak subtansi pengaturan yang dimuat dalam UU baru di bidang penindakan terorisme ini. Tidak hanya bicara pemberantasan, UU ini juga bicara aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan.

Baca juga :  Keikutsertaan Kandidat Perempuan di Pilkada Diapresiasi

Pengesahan RUU ini menjadi UU berarti menepati harapan Pimpinan DPR yang ingin selesai di akhir Mei 2018. Revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sudah menjadi kebutuhan zaman dan desakan publik bahwa banyak yang perlu diubah dari muatan UU lama.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi kinerja Pansus RUU Antiterorisme, dan mendorong pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah (PP).

“Kita apresiasi langkah Pansus yang semalam sudah berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat, dalam kaitan definisi terorisme. Namun setelah disahkan, bukan berarti langkahnya berhenti di sini. Kita mendorong pemerintah segera membuat aturan turunannya dalam bentuk PP, agar UU ini dapat diberlakukan,” kata Taufik ketika dikonfirmasi.

Taufik menilai, 100 hari dirasa waktu yang cukup bagi pemerintah untuk menyusun PP. Termasuk soal pelibatan TNI dalam penindakan terorisme yang akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres), ia berharap tidak lebih dari satu tahun.FUZ