Utang Indonesia Tembus Rp 7.000 Triliun

JAKARTA, kabar1.com – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), sebut utang Indonesia telah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Angka tersebut gabungan dari utang pemerintah dan swasta.

Dikatakan Peneliti INDEF Riza Annisa Pujarama, utang pemerintah itu ditujukan untuk membiayai defisit anggaran, sementara utang swasta berasal dari korporasi swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

“Kementerian Keuangan dalam APBN 2018 menyatakan total utang pemerintah mencapai Rp4.772 triliun. Namun, jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp3.128 triliun, terdiri SBN denominasi rupiah sebanyak Rp2.279 triliun, dan dalam denominasi valas Rp849 triliun. Sementara, utang swasta tahun 2017 telah mencapai sekitar Rp2.389 triliun,” kata Riza di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Diungkapkan Riza, utang pemerintah Indonesia yang terus melonjak, akibat dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menjadikan belanja pembangunan infrastruktur sebagai prioritas.

Baca juga :  Sekda: Membangun Desa Perlu Kolaborasi Semua Pemangku Kepentingan

“Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun (2015) menjadi Rp3.466, triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018-Februari menembus angka Rp4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp4.772 triliun,” kata Riza.

Riza menyebut, terdapat dua indikator utang yang biasanya dipakai pemerintah, yaitu rasio keseimbangan premier terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Rasio keseimbangan premier terhadap PDB pada APBN 2017 mengalami minus 1,31 persen.

“Hal ini menunjukkan cash flow pemerintah justru semakin tekor ketika menambah utang. Akibatnya, untuk membayar bunga dan cicilan utang terus ditopang oleh utang baru,” ujarnya.

Adapun, rasio utang terhadap PDB tahun 2017 sebesar 2,89 persen memang masih dalam batas wajar. Artinya, indikator rasio utang pemerintah tetap dalam waspada.

Baca juga :  Pengharmonisasian Penataan Raperda Disosialisasikan

“Menurut penjelasan Pasal 12 ayat 3 UU No 17 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari PDB,” dia menandaskan.

 Otoritas Jasa Keuangan menyatakan jatuhnya IHSG pada pembukaan perdagangan Jumat pagi (23/3) dan penutupan sesi I siangnya lebih karena dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS The Federal Reserve, bukan karena perang dagang global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, meyakini melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ini lebih karena aksi ambil untung investor yang bersifat sementara.

Dana investor, kata dia, akan kembali masuk ke pasar modal didorong pemulihan perekonomian domestik yang terus berjalan.

“Biasalah mungkin kalau di portofolio itu pasti investor mencari ‘return’ yang menguntungkan. Tapi portofolio itu kan sementara. Kita sudah pengalaman dan sudah beberapa kali. Saat ada kenaikan suku bunga Fed pasti ada respon begitu,” ujar dia di Jakarta.

Baca juga :  Komite I DPD RI Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

IHSG pada Jumat pagi ini dibuka melemah 115,96 poin atau 1,85 persen ke posisi 6.138,10. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak turun 29,06 poin (2,83 persen) menjadi 997,58. Di penutupan sesi I siang ini, Jumat (23/3/2018), indeks mencatatkan penurunan cukup tajam sebesar 1,73 persen menjadi 6.146,19.

“Ini lebih sementara, karena kenaikan suku bunga AS, Kamis (22/3/2018) kemarin. Sentimen positif dari eksternal dan internal akan membuat rebound,” ujar Wimboh.

The Federal Reserve, Rabu waktu AS, menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya pada tahun ini sebesar 25 bps menadi 1,5-1,75 persen. Konsensus pasar memperkirakan masih terjadi dua kali lagi kenaikan suku bunga AS di tahun ini.FUZ*






Pos terkait