Tiga Tahun Jokowi, Utang Lebih Banyak!

JAKARTA, kabar1.com – Peningkatan pembiayaan anggaran setiap tahunnya membuat pemerintah melakukan utang baru. Hal ini terjadi karena memang pemerintah mendesain defisit anggaran.

“Padahal kemampuan pemerintah dalam menjaga risiko fiskal sangat rendah. Sehingga dengan tingginya defisit anggaran itu telah membuat utang menjadi beban anggaran selanjutnya dan menciptakan risiko baru di makro ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Indef, Enny Sry Hartati dalam evuasi tiga tahun pemerintah Jokowi-JK, di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Apalagi dalam dua tahun terakhir, kata dia, realisasi defisit anggaran melebihi target. Masing-masing Rp76 triliun atau naik 34 persen dari target di 2015 dan naik Rp4 triliun atau 4 persen di atas target.

“Kondisi tersebut membuat defisit APBN melonjak dari 1,9 persen menjadi 2,59 persen di 2015 Sedang di 2016, naik dari 2,35 persen menjadi 2,49 persen. Dan di tahun ini lebih menakutkan lagi karena defisit APBNP 2017 dipatok 2,92 persen,” papar dia.

Baca juga :  Rekam e-KTP, Banyak Warga Manja

Dengan kondisi defisit yang seperti itu, pemerintah akan terus terus menumpuk utang baru. Apalagi klaim pemerintah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 30 persen.

“Namun nyatanya rasio lainnya cukup mengkhawatirkan. Seperti rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat mencapai 10 persen,” jelas dia.

Dan tahun depan, pembiayaan utang akan mrncapai Rp399 triliun. Tapi sayangnya, Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) masih cukup tinggi.

“Pada 2015 dan 2016, Silpa rata-rata di atas Rp20 triliun atau 6 persen dari utang yang ditarik. Artinya utang jadi tak produktif. Dan jelas tak sepenuhnya buat infrastruktur,” kata Enny.

Baca juga :  Jokowi: Politik Itu Banyak Jahatnya!

Seperti diketahui Tanggal 20 Oktober 2017 nanti pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah resmi tiga tahun. Namun sayangnya, laju pertumbuhan ekonomi yang di awal-awal ditargetkan bisa mencapai 7 persen, faktanya tak lebih dari 5 persenan saja.

Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut diakui oleh orang kepercayaan Jokowi yang duduk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution.

Menurut Darmin, faktanya perekonomian nasional saat ini memang yang dicapai masih rendah yakini lebih rendah dari tahun 2013 lalu. Atau lebih rendah dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pada 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,56%, kemudian pada 2014 melambat ke 5,02%, bahkan di 2015 sebesar 4,79 persen, dan pada 2016 lalu 5,02%. Tapi kan saat ini trennya mulai membaik,” jelas Darmin saat membahas kinerja 3 tahun Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (17/10).

Baca juga :  Lulung Desak Jokowi Copot Menteri Agama

Dia mengklaim, pertumbuhan ekonomi rendah di awal era Jokowi-JK karena perlambatan ekonomi global. Tapi saat ini, sejak 2015 lalu kelihatan sudah mulai membaik, dibanding 2013 ke 2014 yang melambat. “Dan sekarang mulai membaik lagi menjadi lebih cepat,” kata Darmin.

Untuk itu, target pemerintah akan terus melakukan pemerataan kesejahteraan. Apalagi sejumlah indikator yang menjadi tolok ukur bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat juga mulai membaik.

Darmin mengklaim seperti pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, hingga pengangguran berangsur membaik. “Itu tidak terlepas dari perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.

Dia mengklaim, pendapatan per kapita secara konsisten membaik. Meski dia akui tingkat kemiskinan sejak Maret 2016 bergerak konsisten belum memabik. Namun dia mengakui tingkat pengangguran tak sepenuhnya teratasi dengan baik.FUZ