Soal Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Wajib Berpihak Tenaga Kerja Lokal

JAKARTA, kabar1.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa Tim Investigasi terkait polemik Tenaga Kerja Asing yang dibentuk fraksinya telah merekomendasikan agar pemerintah berpihak terhadap tenaga kerja lokal yang masih banyak menganggur dan membutuhkan pekerjaan.

“Pemerintah yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan membutuhkan biaya besar perlu diingatkan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja sendiri yang masih banyak menganggur dan membutuhkan pekerjaan,” kata Jazuli dalam diskusi publik dengan tema “TKA, Investasi, dan Kedaulatan Negara”, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Baca juga :  Hebat, Pemerintah Memanage DPR, Media dan Publik

Dia mengatakan, Fraksi PKS telah membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki isu TKA dan telah memperoleh kesimpulan sementara bahwa ada masalah dalam regulasi dan kebijakan pemerintah, yaitu lemahnya pengawasan terhadap TKA.

Menurut dia, berdasarkan data dan fakta, kebijakan pemerintah yang longgar terhadap investasi asing termasuk kebijakan bebas visa menjadi penyebab maraknya migrasi TKA terutama dari China ke Indonesia.

“Tujuannya agar menjadi perhatian pemerintah bahwa kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan lapangan kerja untuk rakyat harus lebih diutamakan daripada tenaga kerja asing betapapun kita perlu investasi,” ujarnya.

Baca juga :  Larangan Ceramah di Kampus, Pembodohan Yang Sangat Sistimatis
Soal Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Wajib Berpihak Tenaga Kerja Lokal
istimewa

Jazuli mengatakan sejumlah kebijakan itu antara lain Perpres 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, kebijakan bebas visa berdasarkan Perpres 69 Tahun 2015 (45 negara) dan Perpres 21 Tahun 2016 (169 negara), dan penghapusan kewajiban TKA berbahasa Indonesia berdasarkan Permenaker 16 Tahun 2015.

Dia menilai hal itu merupakan persoalan serius terkait keberpihakan pemerintah pada nasib tenaga kerja dan juga menyangkut kedaulatan negara terutama di bidang ekonomi.

“Jangan sampai atas nama investasi negara kita rugi apalagi sampai mengorbankan kebutuhan lapangan kerja rakyat sendiri,” katanya.

Baca juga :  Bamsoet: RUU Teroris Rampung Akhir Mei 2018

Selain itu Jazuli mengatakan diskusi publik tersebut sebagai refleksi kemerdekaan Indonesia dalam kalender hijriyah yaitu tanggal 9 Ramadhan.

Menurut Jazuli, refleksi itu secara rutin digelar oleh fraksinya untuk semakin mengokohkan semangat nasionalisme khususnya di bulan suci Ramadhan.

“Proklamator kita membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadhan dan sedang berpuasa, ada semangat kemerdekaan dalam ibadah puasa Ramadhan. Itu yang penting kita refleksikan agar Ramadhan juga menjadi memontem kemerdekaan dan nasionalisme bangsa Indonesia,” katanya.FUZ