Soal OSS, Ini kata Pakar Hukum

BOGOR, kabar1.com – Pakar Hukum Universitas Pakuan Bogor Muhammad Mihradi juga angkat bicara soal kebijakan Online Single Submission (OSS). Menurutnya, secara garis besar dirinya menyetujui jika OSS diberlakukan karena bertujuan untuk memudahkan proses perizinan yang berdampak pada daerah ramah investasi.

Namun menurutnya, OSS saat ini masih perlu menyesuaikan dengan aspek legal di daerah agar potensi masalah bisa ditekan. Dia pun menilai, tidak bisa semua daerah disamaratakan dalam penerbitan perizinan.

“Harus diakomodasi perbedaan krakteristik di daerah. Khususnya segi geografis. Jadi perda terkait perizinan yang terbit sebelum PP 24 juga harus dipertimbangkan,” kata dia.

Dia pun merasa Kemenko Perekonomian perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola OSS agar lebih efisien dari sisi pembiayaan dan penguatan sara dan prasarana di daerah. Pasalnya, tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang memadai.

“Saya kira perizinan online menyangkut proses. Substansinya kembali pada aturan dasar perizinan. Jika substansinya izin bangunan, maka harus lihat perda bangunan,” ungkapnya.

“Saya setuju, secara legal. Namun bila ditemukan pertentangan PP dengan perundang-undangan yang lebih tinggi misalnya, maka dapat dimohonkan pengujuan ke Mahkamah Agung. Biar nanti MA yang menilai,” katanya.

Pos terkait