Home / Hukum Kriminal

Kamis, 26 Maret 2020 - 12:15 WIB

Soal Ancaman Pidana Berkerumun, ICJR Nilai Polri Overkriminal

Inforgrafis Mabes Polri

Inforgrafis Mabes Polri

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan maklumat kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona Covid-19, Kamis (19/3/2020) lalu.

Maklumat tersebut dikeluarkan sebagai langkah agar penyebaran virus corona tidak lebih meluas lagi. Dalam isian maklumat itu, terdapat sanksi pidana yang akan ditimpakan kepada masyarakat. Yakni pengenaan Pasal 212 KUHP, kemudian pasal 214, dan 216.

Menyikapi hal ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, ancaman penggunaan Pasal 212 KUHP untuk menakut-nakuti masyarakat yang tidak menuruti perintah social distancing merupakan tindakan berlebihan. Hal ini merupakan bentuk overkriminalisasi yang akan memberi beban lanjutan kepada negara.

“Yang harus digalakan kepada masyarakat adalah pentingnya pencegahan, dengan memberikan informasi komprehensif, berbasis bukti dan berdasar dengan mengedepankan aspek kesehatan untuk membangun kesadaran masyarakat. Bukan ketakutan dengan ancaman pidana,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus AT Napitupulu dalam siaran pers-nya, seperti dikutip dari Suara.com, Kamis (26/3/2020).

Tindakan overkriminalisasi ini menurut pandangan ICJR menunjukkan bahwa Pemerintah seperti tidak mampu untuk berinisiatif dan menggunakan cara yang lebih efektif untuk mengendalikan wabah Covid-19. Dengan begitu terlihat pemerintah tidak bersinergi dan tidak memandang pencegahan penyebaran Covid-19 secara komprehensif.

Mahkamah Agung pada 23 Maret 2020 lalu menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya. SEMA ini intinya menekankan bahwa persidangan dan administrasi peradilan hanya dilakukan untuk hal yang sangat urgent.

Baca juga :  Kapolsek Wajib Kawal Dana Desa

Lewat SE ini terlihat bahwa banyaknya perkara yang harus ditangani memberikan beban tersendiri bagi peradilan untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Jika Pemerintah serta merta mempromosikan ancaman kriminalisasi, dengan konsekuensi akan ada tindakan hukum yang diberlakukan kepada pelanggar social distancing, maka Pemerintah tidak sejalan dengan upaya MA mencegah penyebaran Covid-19 dalam lingkup peradilan.

Ancaman ini juga jelas bertentangan dengan semangat social distancing itu sendiri. “Padahal Lapas pun sekarang telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran terjadi di dalam Lapas sebagai tempat yang rentan penyebaran virus. Harusnya pemerintah juga mempertimbangkan hal ini,” tutur dia.

Pemerintah seolah gagal memaksimalkan cara lain untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah harusnya menjelaskan informasi komprehensif tentang Covid-19 dan dampaknya kepada masyarakat berbagai tingkatan sesuai dengan peran-peran masing-masing aparatur negara.

Ketidakmampuan pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif pentingnya pencegahan penyebaran Covid-19 dan malah mengancam dengan pidana akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik pada kinerja pemerintah.

Di tengah kondisi ketidakpastian seperti ini, harusnya Pemerintah punya cara yang lebih baik dan berdasar dalam mengedukasi masyarakatnya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal mengungkapkan, maklumat tersebut dikeluarkan sebagai langkah agar penyebaran virus corona tidak lebih meluas lagi. “Ini sebagai langkah konkrit secara baik cepat dan tepat agar penyebaran virus ini tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Iqbal dalam siaran pers, Senin (22/3/2020) lalu.

Baca juga :  Kasus Kecelakaan Samsul Arifin Bakal Berlanjut Ke Ranah Hukum

Kebijakan dalam maklumat ini, terangnya, merupakan upaya untuk memberikan pengayoman dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia “Saya ulangi asas keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertingginya,” terang Iqbal.

Untuk itu Polri akan melakukan pembubaran kepada masyarakat yang masih berkerumun di jalan. Sebab, dikhawatirkan dapat menyumbang penyebaran virus corona. Tak hanya itu, kata Iqbal, terdapat sanksi pidana yang akan ditimpakan kepada masyarakat, apabila mereka bandel dan tidak mengindahkan pembubaran yang dilakukan oleh petugas.

“Kami akan proses hukum. Pasal 212 KUHP barang siapa yang tidak mengindahkan petugas yang berwenang yang saat ini melaksanakan tugas dapat dipidana, kemudian pasal 214, dan 216 intinya bisa dipidana,” pungkas Iqbal.

Adapun pasal 216 ayat (1) berisi tentang, :barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Baca juga :  Kapolres Bogor Minta Masyarakat Berperan

Dan pasal  212 KUHP berisi tentang: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Lalu ada pasal 214 KUHP ayat (1) berisi tentang : Paksaan  dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lehih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dan ayat (2): yang bersalah dikenakan  pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka dan  pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat,  serta pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati. Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara. FUZ

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Hukum Kriminal

FBI Eksekusi Surat Perintah Penggeledahan Rumah Marliem

Hukum Kriminal

Begini Rupaya Kongkalikong Penyaluran Bansos di Lebak

Hukum Kriminal

Menag Kecam Penembakan di New Zealand: Tak Berperikemanusiaan!
BNN RI Laksanakan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ketiga di 2020

Hukum Kriminal

BNN RI Laksanakan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ketiga di 2020