SKTM Tidak Berlaku Pada PPDB 2019

JAKARTA – kabar1.com – Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai dokumen pendukung untuk masuk sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran (TP) 2019/2020.

Pasalnya, SKTM kerap dipalsukan seperti yang terjadi pada PPDB tahun lalu. Penghapusan tersebut sebagai bentuk pencegahan.

“Praktik jual-beli bangku kosong tak menutup kemungkinan masih terjadi pada PPDB tahun ini. Makanya,dalam PPDB tahun ini, kita akan mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nanti, KPK akan fokus mengawasi kemungkinan terjadinya praktik jual-beli bangku,” ujar Mendikbud, Muhadjir Effendy, di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Jadi, sambung Kemendikbud, melibatkan KPK dalam membangun pendidikan nasional yang lebih berkualitas dan transparan dianggap akan efektif. “Kami bekerja sama dengan KPK dan cyber pungli untuk mengawasi proses itu,” ujarnya.

Menurut Mendikbud Muhadjir, sistem PPDB berbasis zonasi yang dibangun pemerintah dapat memperkecil celah terjadinya praktik jual-beli bangku. “Sebagus apa pun sistem yang dibangun, tak menutup kemungkinan masih bisa dimanfaatkan oknum,” tandasnya.

Penghapusan SKTM itu diyakini dapat menekan kemungkinan praktik curang dalam PPDB 2019. “Masih ada, tapi bisa kami minimalisasi. Dengan sistem zonasi, yang kami utamakan adalah mereka yang tinggal di radius terdekat dengan sekolah. Sehingga tidak bisa orang luar masuk,” tambah Muhadjir Effendy.

Dia menjelaskan, PPDB berbasis zonasi membuka beberapa jalur dan mengutamakan zonasi pada setiap jalurnya. Kendati demikian, dia belum menjelaskan secara detail jalur apa saja yang akan dibuka pada PPDB tahun ini.

“Dibaca saja nanti, tapi yang pasti semua jalur tetap mengutamakan radius atau zona,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, setelah nanti diundang-undangkan, Permendikbud tersebut akan segera diterbitkan. Menurut dia, PPDB berbasis zonasi tak akan menemukan kendala berarti karena sosialisasi dan praktiknya sudah dilakukan sejak tahun lalu.

”Nanti (Permendikbud) akan diluncurkan, tunggu saja, masih diundangkan dulu,” ucapnya.

Lima jalur
Dalam PPDB tahun lalu, pemerintah menyediakan 5 jalur seleksi yakni jalur Warga Penduduk Sekitar (WPS) dengan kuota 10%, Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dengan kuota sebanyak 20%, jalur Penghargaan permaslahatan guru dan anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan kuota hanya 5%, jalur prestasi dengan kuota sebanyak 25%, dan jalur Rerata Hasil UN (RHUN) sebanyak 45%.

Setiap jalur memiliki ketentuan dan syarat yang mesti dipenuhi setiap pendaftar. Misalnya pada jalur KETM, pendaftar wajib membuktikannya dengan melampirkan surat SKTM, KIP atau penerima PKH.

Setelah syarat terpenuhi, radius akan menjadi pertimbangan utama dalam menyeleksi siswa. PR/URI

Pos terkait