SK Guru Honor Terbentur Kementrian

  • Whatsapp

BOGOR, kabar1.com – Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan menjelaskan, awalnya Pemkab Bogor telah mengajukan pembuatan SK tersebut kepada kementerian pendidikan. Hanya saja, kata dia, ada aturan kementerian yang tidak memperbolehkan kepala daerah membuat SK.

Tapi, Dadang mengaku dalam mediasi antara perwakilan PGH dengan Pemda dan DPRD Kabupaten Bogor, dirinya mendapati kabar bahwasannya di daerah lain katanya ada yang bisa membuat SK oleh kepala daerah. “Kami akan lihat kebenarannya. Dan Makannya kami juga meminta kepada DPRD untuk memberikan payung hukum kepada bupati agar bisa membuat SK,” kata Dadang.

Bacaan Lainnya

Dadang mengaku persetujuan memperjuangkan SK untuk para guru honorer juga dilatarbelakangi karena kebutuhan yang mendesak. Dimana, tenaga pendidik di Kabupaten sangat dibutuhkan.

“Makannya kami juga memastikan dulu daerah lain yang katanya sudah buat SK, karen kalau tidak ada kita kena konsekuensi bisa kena masalah hukum,” ungkapnya.

Dalam pembuatan SK tersebut juga akan menyangkut kepada sertifikasi karena berkaitan dengan dana. Sertifikasi itu, kata Dadang anggarannya dari APBN. “Karena kalau swasta itu kan sudah dapat. Tapi kalau untuk pemerintah terutama yang negeri itu harus melalui SK bupati,” ungkapnya. “Mudah mudahan ketika ada payung hukum dari DPRD, bupati bisa membuat SK kaitan dengan penetapan tenaga honor,” katanya.

Sebelumnya, diberitakan kabar1.com, tak kurang dari 5.000 an guru honor Kabupaten Bogor kemarin menggelar aksi di kawasan pemerintahan. Mereka memaksa masuk yang akhirnya sampai di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia