Komisi VIII Tekankan Pentingnya Sosialisasi

CIANJUR, kabarsatu.com – Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka mengatakan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar di kemudian hari ketika anak tersebut selesai menjalani masa hukuman, maka sang anak tidak menjadi public enemy.

[nk_awb awb_type=”image” awb_image=”11″ awb_image_size=”full” awb_parallax=”scroll” awb_parallax_speed=”0.2″ awb_parallax_mobile=”true”]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/nk_awb]

Dikatakannya, pendekatan yang diperlukan adalah adanya pemahaman undang-undang yang mengatur hak anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, kata Diah, hal lain yang sering terjadi kepada anak adalah adanya bulying yang mempengaruhi mental anak.

Baca juga :  Disayangkan Ancaman Teroris ke DPR Dibuka ke Publik

“Kedatangan kami ke sini mungkin lebih kepada arah diskusi dan pembahasan kejadian-kejadian yang menimpa anak yang saat ini terjadi. Agar masyarakat bisa paham dan bisa bertindak juga dalam pencegahannya,” paparnya usai melakukan seminar sekaligus sosialisasi kepada warga masyarakat terutama kaum ibu di Aula Vila Green Hills, Jalan Raya Cipanas Puncak, Kamis (21/9/2017).

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan, saat ini tercatat 3.300 kasus yang melibatkan anak di tahun 2017.

Baca juga :  KSN Datangkan Putri Petinju Legendaris Dunia Muhammad Ali

Hal ini menandakan masyarakat masih belum memahami secara utuh ketika anak berusia di bawah 12 tahun harus berurusan dengan hukum. Demikian juga dengan keluarga yang masih banyak menyikapi negatif tentang anak yang baru saja keluar dari penjara.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Amirika, mengungkapkan, sosialisasi juga dilakukan karena saat ini sedang marak-maraknya kekerasan terhadap anak termasuk baru-baru ini kasus adanya seorang guru yang melakukan pencabulan terhadap murid sekolah dasar.

Baca juga :  Tulungagung Koi Show 2020, Paguyuban Koi Galuh Raih Prestasi

Menurutnya penanganan kasus yang melibatkan anak harus secara responsif dilakukan termasuk hak dasar anak seperti hak pertumbuhan, hak pendidikan, dan hak untuk bermain sehingga persepsi harus sama di masyarakat terhadap anak yang tersandung masalah hukum atau tidak.

“Bagaimana menyikapi anak yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan misalnya, bagaimana cara masyarakat membantu mental mereka agar kembali lagi normal seperti kebanyakan anak-anak lainnya,” ungkapnya.DIE