Sengkarut Minimarket, Bikin Perda Hanya Jadi Macan Ompong

BOGOR, kabar1.com – Pemeo ‘Aturan dibuat untuk dilanggar’ sepertinya melekat pada aparatur Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. Terbukti, hingga saat ini keberadaan minimarket yang sudah dibalut dalam Peraturan Daerah (Perda) terus memunculkan polemik.

Padahal, untuk ‘masalah’ ini, Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor sejatinya sudah menuangkan ragam aturan dalam Perdan Nomor 11 tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan terhadap pasar tradisional dan modern. Namun sayang, regulasi ini terbukti tak bertaji dan dianggap hanya menjadi macan ompong.

Baca juga :  Kesbangpol Tasikmalaya Ngaku Kecolongan

Ketua Serikat Rakyat Miskin (SRMI) Kabupaten Bogor, Ruhiyat Saujana mengatakan, regulasi yang seharusnya bisa menjadi batasan bagi pengusaha ini, tak memberikan efek domino yang signifikan.

“Terbukti, sejumlah pelanggaran tetap saja dilakukan oleh sejumlah pengusaha ritel ini di Kabupaten Bogor. Fakta soal kian maraknya pembangunan minimarket yang menjamur tak terkendali menjadi bukti telah terjadi keberpihakan pemerintah dengan pengusaha pengusaha minimarket,” sebut Ruhiyat.

Tak hanya itu, Ruhiyat juga mengemukakan kekecewaan soal adanya beberapa aturan yang sudah tertera dalam Perda Nomor 11 tahun 2012 itu, namun tetap tak diindahkan pengusaha. Seperti diantaranya jam operasional dan kebijakan membuka lapak UKM bagi pengusaha kecil di sekitaran minimarket.

Baca juga :  Baru 18 Tahun Sudah 17 Kali Kawin

“Jelas, Pemkab sudah menjilat ludahnya sendiri. Artinya, jika begini, Pemkab tak melindungi warganya,” kecam Ruhiyat.

Terlebih, menurutnya, dengan semakin merebaknya pembangunan minimarket yang tak lagi bisa dibendung dan terkesan ada pembiayaran oleh instansi terkait (pemerintah daerah),ditambah lagi banyak aturan atau pelanggaran yang dilabrak oleh pihak minimarket diantaranya Izin bangunan (IMB).

Baca juga :  Menko Kemaritiman Yakin Kekompakan Rakyat Jabar, Persoalan Citarum Bisa Teratasi

“Sehingga terkesan ada  konsfirasi atau kongkalingkong antara oknum pemerintah dengan pihak pengusaha hingga PERDA yang semestinya bisa menjadi penyeimbang, namun faktanya usaha kecil dan warung kecil tetap saja tidak mendapat perlindungan dari pemerintah daerah,dan Perda yang dibuat pemerintah daerah yang seharusnya lebih berpihak kepada kepentingan bayak orang atau warga kecil akan tetapi semuanya omong kosong,Aturan Perda pun bisa dikebirikan oleh kepentingan, Ada apa ini?,” kritiknya. FUZ