Satu Peta Untuk Mendukung Pembangunan Nasional

Oleh : Jams

JAKARTA, kabar1.com – Pembangunan kawasan atau infrastruktur sering terbentur dengan sejumlah masalah terkait pemanfaatan ruang dan peggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena adanya peta yang saling tumpang tindih satu sama lain.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibuthkan satu peta yang mengacu pada satu referansi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal yang dalat mennjadi rujukan untuk pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.

Berbagai hal tersebut akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dan simposium Nasional Perencanaan Tata Guna Lahan Partifipatif di Hotel Sari Pan Pacific, 26-28 Oktober 2017. Rakorna ini menampilkan hasil-hasil kegiatan PKSP dan perencanaan tata guna lahan partisipasif diberbagai daerah di Indonesia serta menjadi ajang bertukar pengetahuan diantara para pengambil kebijakan di tingkat nasional daerah, praktis, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan.

Baca juga :  Kabupaten Bogor Sudah Terjual?

Sinergi ber bagai pemangku keoentingan geospasial sangat penting agar tujuan besar percepatan kebijakan satu peta (PSP) tercapai. Implementasi kebijakan satu peta ini dapat mendukung adanya kepastian lahan dan tersedianya informasi spasial yang mudah diakses oelh semua pihak. Sehingga diharapkan meningkatkan daya tarik investasi. Dalam hal ini pendekatan yang partisipatif diaman masyarakat dan pemerintah daerah benar-benar terlibat sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi tata ruang. Ini merupakan dasar perencanaan untuk mengembangkan potensi wilayah secara berkelanjutan.

Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah Indonesia sebagai pelaksana program Hibah Comact dari Amerika Serikat, MCA-Indonesia turut mendukung upaya PKSP melalui kegiatan perencanaan tata guna lahan pertisipatif atau Participatory Land Uce Planning/PLUP di 11 provinsi di indonesia. PLUP terdiri dari tiga aktivitas utama, yaitu penetapan dan penegasan batas desa, dukungan data dan informasi geospasial untuk kepastian ruang, serta dukungan penggunaan teknologi informasi dalam penataan
ruang.

Baca juga :  Gelar Bazar Murah Pemkab Bogor Jelang Lebaran

Dalam empat tahun pelaksanaan PLIP, 114 desa telah merampungkan penetapan batas dan praktik langsung dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Selain itu, 35 Kabupaten telah memiliki kompilasi data geospasial, dan lebih dari 2.480 staf pemerintah kebupaten telah mengikuti pelatihan perencanaan dan pengelolaan informasi tata guna lahan berbasis data spasial.

Baca juga :  Nama Ini Digadang Bakal ‘Lengserkan’ Adang Suptandar

Sementara itu kepala Badan informasi Geospasial dan kemenko Bidang Perekonomian berserta kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, pada tahun 2016 telah menyelesaikan integrasi peta sebanyak 63 tema untuk wilayah kalimantan, tahun ini untuk pulau Sumatera, Sulawesi dan Nusatenggara dan tahun 2018 untuk wilayah Jawa, Maluku dan Papua. Setelah semua terintegrasi dan tersinkronisasi, maka pekerjaan selanjutnya untuk mewujudkan Satu Peta adalah terlaksananya pelaksanaan skema berbagai pakai informasi geospasial tematik sebagai hasil produk perpres No.9/2016, melalui jaringan infrastruktur geospasial nasional. Skema ini penting karena pemerintah pusat dan daerah dapat saling mengakses informasi geospasial untuk perencanaan dan pengelolaan tata ruang.