Satu per Satu Warga Pasir Kacapi Buka Suara

LEBAK, kabar1.com – Satu per-satu warga Desa Pasir Kacapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, buka suara terkait kasus dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum desa. Mereka mengaku, sudah membayar sejumlah uang yang diminta, namun hingga saat ini belum juga ada realisasi.

“Saya awalnya tak tahu kalau ada program ini. Tapi pas ada pengukuran di tetangga saya, saya tanya dan ditawarin. karena saya punya dua lokasi tanah. Katanya tidak bisa dipisah, yang disini aja dulu. Yang di Cemplang mah bikin SPPT, makanya saya bilang buat saja SPPT dulu, lalu saya tanya, berapa semuanya,” papar seorang warga yang namanya minta tak disebutkan kepada kabar1.com, Selasa (29/5/2018).

Baca juga :  Dua Pejabat Eselon II dan Satu Pejabat Fungsional Dilantik Bupati Bogor

Dalam percakapan itu, warga itu kembali menjelaskan secara detail proses pendaftaran sertifikasi tanah miliknya. “Lalu saya tanya lagi, berapa semuanya. Lalu dijawab, disini sertifikat, di Cemplang SPPT aja. Saya tanya, berapa, dijawab lagi, paling dua jutaan. Tapi udahnya jangan banyak omong. Ini mah ke ibu saja ya. Karena pengen, saya sanggupi. Lalu saya kasih ke orang untuk diberikan ke staf desa itu,” paparnya.

Baca juga :  Disdukcapil Kabupaten Bogor Butuh 500 Ribu Blangko e-KTP

Namun ia merasa sedikit curiga karena sewaktu menyerahkan uang, dirinya sempat meminta kuintasi sebagai tanda bukti. “Saya tanya pake kuintasi gak? Dijawab, dah kuitansi-kuitansi teuing atuh. Kan bukan ibu aja. Jadi gak usah pake kuitansi,” sebutnya menceritakan.

Warga ini juga mengaku, sudah mengeluarkan dana total Rp2.100.000,-. Jumlah itu diperuntukan untuk pembuatan SPPT dan sertifikat.

“Udah full ga dicicil. Seratus di awal untuk ukur dan administrasi, dua juta untuk sertifikat,” sebutnya.

Baca juga :  Ratusan CPNS Mengeluh Produk Tes Kesehatan Labkes Ditolak RSUD Adjidarmo

Ia juga mengaku, sejak awal tak mengetahui adanya program pembuatan sertifikat di desa. “Tidak ada sosialisasi, tahu dari tegangga aja. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Saya tanya, malah dijawab, tenang aja nanti diurus. Tapi kata saya, kumaha ieu? Orang sudah dipatok merah. Dijawab, tunggu saja kalau ada uangnya pasti diukur. SPPT udah diambil sama dia, sampai sekarang saya ambil. Tapi kalau tanah sudah diukur oleh orang desa,” sebutnya.






Pos terkait