RK Prioritaskan DIPA dan TKDD Untuk Penanganan Covid-19, Ini Penjelasannya

  • Bagikan
20201203 180736

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para kepala daerah lebih memaksimalkan penggunaan anggaran kepada percepatan penangan Covid-19 di Jawa Barat. Anggaran itu yang dialokasikan dari DIPA dan TKDD di tahun 2021.

“Mari kita fokuskan anggaran itu untuk memaksimalkan penanganan COVID-19. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera terkendali,” pintanya saat menggelar agenda penyerahan DIPA dan Dana TKDD 2021 serta Penyerahan Piagam Penghargaan dan Plakat WTP di Plaza Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/12/2020).

RK juga mengingatkan perihal terkait bantuan sosial bagi warga Jawa Barat yang terdampak. “Maksimalkan bantuan sosial kepada daerah yang tingkat ekonominya masih terkendala, karena bantuan sosial ini diberikan ketika adanya pengetatan (terkait) kesehatan di beberapa daerah,” imbuhnya.

Semetara itu, terkait pemulihan ekonomi di Jawa Barat, RK menjamin fokus pemanfaatkan anggaran TKDD kepada sektor ketahanan pangan, pariwisata lokal, dan digitalisasi desa.

“Kita coba bantu digitalisasi desa untuk optimalisasi jual-beli di sektor UMKM dan manfaatkan juga potensi pariwisata lokal untuk pemulihan ekonomi. Ketahanan pangan juga penting sehingga nantinya pangan ini akan menjadi unggulan Jabar di pascapandemi COVID-19,” tutur pria yang biasa disapa Kang Emil.

Terkait hasil penilaian opini WTP, Kang Emil mengapresiasi seluruh 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang berhasil lolos memuaskan untuk pertama kalinya.

“Saya sangat bangga ini merupakan peristiwa bersejarah, pertama kalinya dalam sejarah seluruh pemda di Jabar mendapatkan opini WTP. Saya ingatkan WTP ini adalah kedisiplinan yang harus terus dilakukan,” tegasnya.

Dalam laporannya, penyerahan DIPA dan Dana TKDD merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2021 yang telah disepakati DPR RI dan pemerintah pusat.

Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, APBN Tahun 2021 telah dialokasikan melalui DIPA satuan kerja kementerian atau lembaga yaitu sebesar Rp 51,1 triliun dengan kegiatan tersebar di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

Diantaranya, satker lingkup Kota Bandung sebesar Rp 21,6 triliun, Kabupaten Bogor sebesar Rp 2,8 trilun, Kota Bogor sebesar Rp 2,3 triliun, Kabupaten Sumedang sebesar Rp 1,5 triliun, dan Kabupaten Subang sebesar Rp 1,4 triliun. Satker lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 6,6 triliun yang meliputi kegiatan infrastruktur jalan dengan besaran Rp 3,4 triliun, Sumber Daya Air sebesar Rp 617,4 miliar, pendidikan sebesar Rp 390,3 miliar, pemulihan ekonomi sebesar Rp 386,9 miliar, kesehatan sebesar Rp 76,1 miliar, perumahan sebesar Rp 19,5 miliar, sosial sebesar Rp 17,7 miliar, dan kebutuhan lainnya dengan nilai sebesar Rp 1,7 triliun.

Sementara besaran Dana TKDD adalah Rp 68,7 triliun dengan rincian antara lain dana transfer lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 16,4 triliun dan dana transfer ke daerah lingkup kabupaten dan kota sebesar Rp 52,0 triliun yang salah satunya meliputi Dana Desa Rp 5,6 triliun bagi 5.312 desa di Jawa Barat. STR/*

  • Bagikan