Reses DPR RI di Pandeglang Langgar Kode Etik?

Img 20200317 Wa0012
Img 20200317 Wa0012

PANDEGLANG – Kunjungan Kerja (Kunker) Reses DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dapil Banten I Lebak dan Pandeglang Achmad Dimyati, diduga melanggar kode etik.

Pasalnya, rumor yang ramai beredar di media sosial menyebutkan, acara reses sang dewan yang digelar berbarengan dengan acara sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bekerjasama dengan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Pandeglang, kental berbau politis.

Test
Baca juga :
Soal PSK di Bogor, Bukan Cuma Puncak

Sebab, istri sang dewan adalah Bupati Petahana yang akan kembali mengikuti kontestasi Pilkada Pandeglang 2020 maka ini adalah sebuah pelanggaran kode etik.

“KPU dan UPPKH harus bisa menjelaskan bagaimana persoalan ini bisa terjadi dan jika ini dianggap miskom kenapa tidak ada pelarangan atau tindakan dari pihak KPU dan UPPKH,” ungkap Mukhlas, mantan Presma Unindra.

Baca juga :
Personil Polres Sumedang Kerja Bakti Cegah Virus Corona

Muklas mahasiswa asal Pandeglang ini juga menambahkan, sudah membentuk aliansi bersama mahasiswa asal Pandeglang untuk fokus mengkritisi kebijakan-kebijakan didaerahnya terutama menjelang Pilkada 2020.

Termasuk, segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik oleh ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pekerja Pemerintah yang jelas dilarang berpolitik oleh undang-undang untuk berpolitik praktis.

Baca juga :
Polres Bogor Ungkap Kasus PETI di Sukajaya

“Untuk persoalan ini kami akan mengawalnya sampai tuntas dan kami berharap persoalan ini juga menjadi perhatian bersama terutama Bawaslu, Dewan Kehormatan DPR RI, Kemensos dan DKPP.” Pungkas Mukhlas. RIZ