Ads Ied Fitr

Regulasi Tarif Online Belum Berlaku di Kabupaten Bogor

0 5

BOGOR, kabar1.com – Aturan tarif taksi online yang resmi dikeluarkan Kementerian Perhubungan kemarin dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang merupakan hasil revisi PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendataan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, belum berlaku di Kabupaten Bogor.

Meski resmi diberlakukan per 1 November 2017, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Eddy Wardhani mengatakan keputusan tersebut masih berada di tataran pemerintah atas belum diterima di Bumi Tegar Beriman. “Kita masih menunggu perkembangannya seperti apa,” katanya Rabu (1/11).

Diketahui, pemberlakuan tarif ini dibagi dua, yakni wilayah I antara lain Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Dalam aturan sebelumnya, tarif yang diberlakukan untuk wilayah I untuk batas bawah per kilometernya Rp 3.500 dan batas atasnya Rp 6.000. Sedangkan untuk wilayah II tarif batas bawahnya Rp 3.700 dan batas atasnya Rp 6.500.

Sedangkan untuk peraturan yang baru direvisi ini, yakni PM 108/2017, tarif baru yang berlaku untuk wilayah I dengan batas bawah Rp 3.000 per kilometer dan batas atasnya Rp 6.000. Kemudian untuk wilayah II batas bawahnya Rp 3.700 per kilometer dan batas atas Rp 6.500 per kilometer.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Edward ini mengaku Dishub Kabupaten Bogor sudah mempersiapkan diri. “Kita sudah siapkan pengujiannya. Nanti bagaimana implementasinya di lapangan itu bisa terlihat dengan pengujian ini. Terlebih nanti akan ada pembatasan kuota kendaraan untuk mengetahui jumlah pasti kendaraan yang ada,” ungkapnya.

Ketika disinggung persoalan kemungkinan adanya ketidaksetujuan dari para sopir angkutan online tentang tarif atas bawah ini, Edward mengatakan hal tersebut akan terlebih dahulu dilihat daripada izin yang mereka miliki.

“Artinya kita lihat dulu izin mereka, apakah benar mereka merupakan orang asli Kabupaten Bogor. Nanti terlihat dalam stiker-stiker yang mereka pakai di kendaraannya. Jadi ini tentu akan menjadi penilaian kami, ketika mereka merasa keberatan dengan kebijakan ini,” tuturnya.

Keputusan pemberlakuan tarif per 1 November 2017 ini pun diakui Edward mau tidak mau harus tetap dilaksanakan. Karena, hal tersebut merupakan keputusan mutlak dari Pemerintah Pusat.

Sekedar diketahui, Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan baru taksi online yang resmi berlaku pada hari ini, atau 1 November 2017. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang merupakan hasil revisi dari PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Sama seperti dalam aturan PM 26 Tahun 2017 lalu, regulasi baru ini juga mengatur tentang tarif batas atas dan batas bawah yang diberlakukan untuk taksi online. Hanya saja, Kementerian Perhubngan melakukan sedikit revisi dari tarif yang ditetapkan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, mengatakan tarif baru ini akan terus dievaluasi secara rutin setiap 6 bulan, untuk memperhitungkan kembali tarif-tarif yang sudah ada. “Evaluasi bisa dilakukan kalau ada keadaan mendesak dan misalnya ada kenaikan biaya operasional seperti harga BBM, bisa langsung kita evaluasi,” tukasnya.FUZ

Komentar
Loading...