Puluhan Pasutri Kebasiran Nikah Massal

Home / Peristiwa

Kamis, 7 Desember 2017 - 14:54 WIB

BOGOR, kabar1.com – Puluhan warga yang di dominasi pasangan suami istri yang sudah tua, nampak mengikuti sidang isbat nikah di kantor Desa Kabasiran, Kecamatan Parungpanjang, belum lama ini.

50 pasangan suami istri (Pasutri) yang menjadi pengantin dalam nikah masal ini, merupakan masyarakat yang belum memiliki buku nikah.

“Program isbat nikah secara massal ini adalah program kerjasama antara Pemerintah Desa (Pemdes) bersama Karang Taruna Desa Kabasiran dan KUA serta Pengadilan Agama,” kata Dede Saefullah seorang panitia pelaksana kegiatan kepada wartawan.

Baca juga :  cianjur Sambut Kapolres Baru

Dede mengatakan, setelah memiliki buku nikah, pasutri – pasutri tersebut selain menjadi pasangan yang sah menurut aturan pemerintah, juga akan memudahkan para pasutri untuk mengurus akte, sebagai sebuah persyaratan administrasi. Dia menambahkan, momen nikah massal ini merupakan gelombang pertama.

tbn

“Nanti kita akan melaksanakan kembali sidang isbat nikah seperti ini. Program ini dilakukan guna menekan angka masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Karena buku nikah sangat penting bagi masyarakat.” jelasnya.

Baca juga :  Jalur Banten Alami Peningkatan Kendaraan Yang Melintas

Sementara Ketua KUA Kecamatan Parungpanjang Haji Baehaqi menyampaikan, para peserta sidang isbat nikah tidak di batasi usianya. Dari yang masih muda bahkan hingga ada yang sudah berusia 70 tahun.

“Buku nikah sangat penting dimiliki oleh masyarakat. Karena digunakan ketika hendak mengurus akte dan paspor. Jadi kegiatan yanh dipelopori oleh kepala desa dan karang taruna kabasiran ini sangat bermanfaat,” ujarnya.

Baca juga :  Astaghfirullah, Pasir Truk Maut Timbun Warga Saat Terlelap

Baehaqi menjelaskan, para pasutri yang melakukan nikah isbat sebetulnya sudah menikah tapi tidak tercatat di KUA.

“Yang jelas mereka sudah menikah dan sah secara hukum agama tapi belum secara hukum negara. Untuk itu, kita isbat, isbat itu penetapan dalam undang undang pengadilan agama, agar masyarakat mempunyai payung hukum yang jelas dan tercatat oleh hukum negara,” pungkasnya. (RIE)