PTSL Lumbung Korupsi Berjamaah?

LEBAK, kabar1.com – Program sertifikasi kepemilikan tanah gratis yang diusung Presiden Joko Widodo, rupanya menyulut banyak kontroversi. Kebijakan yang seharusnya membantu memudahkan masyarakat ini, justru dimanfaatkan segilintir oknum sebagai ‘lumbung penghasilan baru’.

Ya, bak mendapat durian runtuh, tak sedikit dari desa-desa yang menjadi sasaran program ini, justru ‘keblinger’ mengutip sejumlah dana kepada masyarakat. Rancunya aturan terkait PTSL yang tertuang dalam SKB tiga Menteri menjadi peluang terjadinya pungutan liar.

Memang kondisi hampir terjadi di banyak wilayah yang mendapat kuota program PTSL. Namun, yang menarik tentunya di Kecamatan Lebak. Di wilayah ini, ada sebuah desa yang tidak mendapat jatah PTSL justru berani mengutip dana kepada warga dengan dalih akan diajukan ke Kantor ATR/BPN.

Baca juga :  Welahdalaaaaah, Bikin Surat Segel Tanah di Pasir Kacapi Sampai Rp10 juta

Parahnya, dana yang dikutip pun beranek ragam. Mulai dari Rp500 ribu hingga jutaan rupiah. Menariknya, hal ini terkesan luput dari perhatian instansi terkait. Utamanya Tim Saber Pungli.

Lembaga Bentar pun angkat bicara. Dari hasil investigasinya, ditemukan sejumlah kejanggalan. Diantaranya Ketidaktransparanan pada soal anggaran sosialisasi program PTSL di tiap-tiap Desa. Anggaran sosialisasi PTSL di masing-masing Desa tidak diberikan secara utuh kepada pihak Desa. Pihak desa hanya menerima dana sosialisasi sebesar Rp2 juta per desa padahal anggaran yang sudah diplot dari Pemerintah pusat sebesar Rp12 juta per desa.

Baca juga :  Ecovillage Makmur Dan Mahasiswa UPI Bersihkan Eceng Gondok Yang Resahkan Warga

Kurangnya koordinasi pihak BPN Lebak terhadap Pemkab Lebak dalam program PTSL terutama dalam hal SKB 3 Menteri. Dugaan adanya oknum pegawai BPN Lebak yang meminta minta atau melakukan Pungutan kepada pihak desa yang mendapatkan program PTSL.

Dugaan adanya unsur paksaan terhadap pihak desa dalam pembelian map berlogo BPN seharga Rp700 ribu/lembar dalam program PTSL Ini merupakan modus pungli yang dilakukan oknum pegawai BPN Lebak.Terakhir, dugaan adanya pungli di kantor BPN Lebak dalam pelayanan atau proses pembuatan sertifikat, balik nama, pemecahan sertifikat atau yang lainnya (Diluar program PTSL) Biaya yang dibebankan kepada pemohon tidak sesuai dengan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah (PNBP).

Baca juga :  Warga Kaumpandak Hadang Truk Pengangkut Limbah Kardus

“Untuk itu, LSM BENTAR Kabupaten Lebak menyatakan sikap, 1. Mengecam buruknya kinerja dan pelayanan di kantor BPN Kabupaten Lebak 2. Meminta Kepala Kantor BPN Kabupaten Lebak untuk bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran Pemerintah. 3. Mendesak kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Banten untuk segera mengevaluasi kinerja para pegawai BPN Kabupaten Lebak. 4. Mendesak kepada Bupati Lebak agar segera mengeluarkan Perbup tentang program PTSL. 5, Mendesak kepada aparat Kejaksaan Negeri Lebak untuk segera melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum pegawai BPN Kabupaten Lebak,” kata Koordinator Aksi, Agus Laga Timorikko.






Pos terkait