Home / Hukum Kriminal

Jumat, 6 Maret 2020 - 00:14 WIB

PT PPE Dilaporkan ke KPK

JAKARTA – Dugaan kasus korupsi sepertinya tidak pernah habis di Kabupaten Bogor. Belum usai kabar terkait dugaan gratifikasi terkait perizinan yang melibatkan sejumlah pejabat teras, kali ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugan yang sama.

Dari informasi yang diperoleh, perusahaan plat merah itu diduga melakukan tindak korupsi dengan me-mark up harga sejumlah pembelian sarana dan prasarana. Mulai dari alat berat berupa stone crusher hingga perluasan lahan.

“Kami memiliki data-data yang akurat soal dugaan itu. Karenanya, kami melaporkan hal ini ke KPK. Bagaimana pun, tindakan korupsi sangat merugikan masyarakat,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Liputan DPD Provinsi Jawa Barat, Irwan Saputra sesaat setelah melaporkan dugaan korupsi di lingkup PT PPE di Kantor KPK, Kamis (5/3/2020).

Baca juga :  BPN Lebak Sangkal Tudingan Pungli Pada Program PTSL

Lebih lanjut, Irwan menjabarkan, dalam surat aduan yang dilayangkannya tersebut, PT PPE yang dbentuk pada tahun 2012 ini sudah menerima dana mencapai ratusan miliar. Dengan rincian, Tahun 2012 sebesar Rp.27.500.000.000,-, Tahun 2013 dengan nominal Rp.47.500.000.000,- kemudian di Tahun 2014 sebesar Rp.35.000.000.000,- dan Rp.24.000.000.000,- di Tahun 2015 serta pada Tahun 2016 PT PPE menerima Rp.30.000.000.000,-

Baca juga :  Mencuri Laptop di Mesjid, Pemuda Asal Serang Ngandang

“Total, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Daerah telah mengucurkan dana sebesar Rp.164.000.000.000,- tanpa mendapatkan keuntungan sama sekali. Malah modal yang ditanamkan pada PT. PPE hanya menyisahkan modal sebesar Rp.53.000.000.000,-,” beber Irwan.

Dari guliran dana tersebut, lanut Irwan, diduga ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan. Diantaranya, dugaan penyalahgunaan dana pembelian mesin Stone Crusher yang seharusnya buatan Italia, namun nyatanya alat tersebut dibeli dari China.

“Selain itu, ada juga beberapa dugaan penyalahgunaan lainnya sepertinya, mark up dana pembebasan lahan, pembelian saham yang terlalu mahal serta pembelian lahan bodong seluas 4000 meter persegi. Dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi tentunya dengan terorganisir,” sebutnya.

Baca juga :  AKBP Roland Ronaldy Jabat Kapolres Bogor

Selain melaporkan sejumlah dugaan korupsi, LSM Liputan dalam surat bernomor 09/PG/DPD-LIPUTAN/II/2020 yang ditunjukan langsung kepada Ketua KPK Cq Deputi Bidang Tindakan itu juga dilampirkan bukti hasil audit BPKRI Tahun  Anggaran 2016.

“Kami berharap penegak hukum terkait dapat mengusut tuntas permasalahan tersebut diatas. Ini adalah uang negara yang semestinya untuk mensejahterakan masyakat umum. Bukan untuk memperkaya diri pribadi,” bebernya.*/RIZ

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Hukum Kriminal

Kapolsek Wajib Kawal Dana Desa

Hukum Kriminal

Warga Parung Panjang Gempar Penemuan Tulang Belulang Manusia di Kebun

Hukum Kriminal

Gunawan Bos Tambang Pasir Nameng diperiksa Krimsus Mapolda Banten

Hukum Kriminal

Pasca Aksi, Kumala Minta Perlindungan Kepolisian