PHK Puluhan Ribu Buruh Gara-Gara Jokowi?

JAKARTA, kabar1.com –  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang tak berbuat apa-apa di tengah tren daya beli yang terus anjlok.

Hal ini membuat kalangam buruh yang menjadi korban. Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 50 ribu buruh telah di-PHK di berbagai sektor industri.

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal gelombang PHK ini terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat, yang salah satunya disebabkan oleh adanya kebijakan upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

KSPI pun membantah adanya pernyataan yang menyebutkan terjadi peningkatan lapangan kerja di sektor online.

“Dari data KSPI menjelaskan, bahwa dari sektor industri offline terjadi PHK sebanyak 50 ribu orang. Sedangkan penyerapan kerja baru di bidang online hanya 500-an orang,” kata Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (6/10).

Baca juga :  Dampak Pandemi Corona, 21 Perusahaan di Bogor PHK Karyawan

Pernyataan itu pun, menurut Said Iqbal, hanya berdasarkan apa yang diucapkan ekonom pro Jokowi Rhenald Kasali. Dia itu hanya seorang ahli marketing, bukan ahli ekonomi marko.

Pernyataan itulah yang kemudian dikutip Presiden Joko Widodo dalam Rakernas KADIN, bahwa tidak ada penurunan daya beli.

Sebelumnya Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko mengaku prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Ia pun menyebut kondisi ekonomi Indonesia selayaknya pesakitan.

Dengan maraknya berbagai impor di tanah air, ia pun menyebut Indonesia tak ubahnya seperti orang sakit yang sangat bergantung pada infus.

“Kalau misalnya impor ini dicopot, maka akan terjadi sesuatu di negara ini. Sama seperti infus yang dipasangkan pada orang sakit, kalau dicopot ya bisa mati,” kata Moeldoko di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Baca juga :  Tindak Tegas Pelaku Meminta Paksa THR

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah atas saja, melainkan juga melanda masyarakat kelas bawah. Dalam masalah pangan misalnya, kualitas bahan pangan yang kurang baik disebut Moeldoko bermuara pada minimnya pupuk berkualitas yang diperoleh petani.

Akibatnya, banyak bahan kebutuhan pokok yang tak kualitasnya kurang maksimal.

“Pemerintah pun melakukan import sehingga masyarakat terutama di kawasan pedesaan tak mendapatkan makanan yang baik,” ucapnya.

Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, ketahanan pangan merupakan salah satu indikator yang jadi tolok ukur ketahanan suatu negara. Ia meyakini, pertahanan negara yang baik harus diperkuat dari segi pangan yang kuat.

Baca juga :  Kadislog Lanud Atang Sandjaja Berganti

Oleh karenanya, ia pun memaklumi jika banyak anggota TNI yang mulai melakukan program pertanian di masyarakat.

“Tentara memahami ini. Ketahanan wilayah diperhatikan agar bangsa bisa kuat dalam menjaga kedaulatan logistik pangan yang baik,” tutupnya.

Sementara Anggota Komisi XI DPR Wilgo Zainar tak sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa isu daya beli yang anjlok diembuskan oleh orang yang punya kepentingan politik jangka pendek, menuju Pemilu 2019.

Menurutnya, Penurunan daya beli sudah secara kasat mata terlihat dengan banyaknya store, gerai, atau grosir yang mengalami kesulitan bahkan berujung tutup.FUZ*






Pos terkait