Home / Ekonomi

Senin, 23 Juli 2018 - 10:56 WIB

Penjual Aset Negara Sama Dengan Pengkhianat Bangsa

JAKARTA, kabar1.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi fenomena penjualan aset milik negara. Menurutnya penjualan aset telah melanggar konstitusi serta berkhianat pada bangsa.

“Penjual aset negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak, jelas melawan konstitusi, pengkhianat bangsa,” kata Fadli di akun Twitternya, Minggu (22/7/2018).

Sebelumnya, beredar surat yang berisi bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengizinkan PT Pertamina (Persero) untuk melepas atau menjual aset perusahaan.

Penjualan aset ini bertujuan untuk menyehatkan keuangan. Izi penjualan aset ini mengutip surat yang dibubuhi tandatangan Rini Soemarno yang ditujukan ke Direksi Pertamina.

Surat tersebut merupakan balasan dari surat yang dilayangkan Direksi Pertamina Nomor 253/C00000/2018-S4 pada 6 Juni 2018, perihal permohonan izin prinsip aksi korporasi untuk mempertahankan kondisi kesehatan keuangan Pertamina dan Direksi Pertamina (Persero) nomor 239/000000/2018-S4 pada 28 Mei 2018, dengan perihal Kondisi Keuangan Pertamina per April 2018.

Dalam surat tersebut, Rini menyetujui secara prinsip rencana direksi untuk mengambil tindakan-tindakan, dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan kesehatan keuangan Perseroan.

Sebelumnya ribuan pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FAPPB) melakukan demonstrasi di depan Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan diantaranya, meminta Menteri BUMN Rini Soemarno mundur dari jabatannya. Akibatnya kemacetan pun mengular sepanjang jalan medan merdeka dari mulai kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga ke dekat Gedung Antara.

Ribuan pekerja Pertamina ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Para pekerja ini pun menolak akuisisi pertagas oleh PGN yang mereka anggap berkedok korporasi.

“Menuntut agar CSPA dibatalkan, serta seluruh proses akuisisi tersebut dihentikan,” kata Ketua Umum serikat pekerja pertamina Bagus Bramantio di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Mereka menyebut keputusan akuisisi dari tiga opsi ini korporasi terlalu terburu-buru, tanpa kajian dan tidak transparan.

Dikatakan Bagus, akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik BUMN kepada perusahaan publik ini berdampak pada transfer profit kepada pihak asing. Bahkan mengancam kedaulatan kepemilikan perusahaan BUMN yang semestinya dikelola negara.

Akuisisi ini juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perbuatan hukum dalam proses penggabungan atau pengambilalihan perseroan wajib memperhatikan kepentingan karyawan yakni aspirasi para pekerja itu sendiri.

“Tapi mereka selalu mengabaikan permintaan kami terkait hal itu,” kata Bagus.

Tidak hanya itu dia juga menyebut agar pihak BUMN segera membentuk kembali Direktorat Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina sebagai bukti keseriusan pemerintah mendorong perusahaan pertamina menjadi leader holding di Indonesia.

Para pengunjuk rasa juga menuntut agar Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot dari jabatannya.

Karena dianggap tak mampu bekerja dan mempertahankan perusahaan BUMN untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri.

“Kalau tak mampu bekerja, Bu Rini turun saja. Masih banyak orang mampu yang mau dengarkan permintaan rakyatnya,” teriak sejumlah demonstran dalam aksi tersebut.

Demo tersebut hingga saat ini masih berlanjut, sejumlah perwakilan pekerja pun diajak masuk untuk melakukan negosiasi terkait tuntutan mereka.STR/(*)

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Ekonomi

Marak Pinjaman Online, Hak Kreditur Terjamin?

Ekonomi

Dolar Naik, Pengrajin Tempe Desa Citeko Resah

Ekonomi

Tukar Uang, BI Siapkan Rp2 Miliar

Ekonomi

Pasar Murah Sebagai Antisipasi Permainan Harga Pedagang Nakal