Home / Ekonomi

Rabu, 26 September 2018 - 00:30 WIB

Pendekatan APBN Tidak Cukup Dilihat Dari Alokasi

JAKARTA, kabar1.com – Pengamat Ekonomi dan Politik, Ichsanuddin Noorsy, mempertanyakan alur penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setelah masuk dalam fase alokasi. Terutama APBN 2019 yang bertepatan dengan tahun politik.

“Jadi untuk APBN 2019 ini harus dikontrol ketat. Karena bertepatan dengan tahun politik. Karena APBN perintahnya untuk  kesejahteraan rakyat. Jangan sampai uang rakyat untuk kampanye,” tandas Ichsanuddin Noorsy dalam Forum Legislasi “RAPBN 2019 dan Tantangan Pembangunan Nasional” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Jadi pertanyaankan ya dong maksudnya utk 2019 masuk kampanye krmn2 kemana posisinya.

Ditegaskannya, kalau  disebut untuk Sumber Daya Manusia (SDM) titik fokusnya. Kemarin-kemarin kemana juga.

Menurut Noorsy, dalam melihat APBN itu jangan hanya dari pendekatan alokasi. “Tapi juga pada pendekatan stabilisasi sebelum sampai pendekatan distrbusi. Karena APBN bukan hanya bicara alokasi, tapi APBN juga harus bicara bagaiman stabilisasi. Bagaimana APBN bicara distribusi. Nah dengan fungsi-fungsi seperti itu saya ingin melihat apa yang kita hadapi sekarang ini kedepan,” katanya.

Baca juga :  Hebat, Pemerintah Memanage DPR, Media dan Publik

Noorsy mencatat ada 9 tantangan yang dihadapi Indonesia. Empat tantangan dalam negeri, dan lima tantangan eksternal.

Tantangan internal pertama adalah rupiah melemah hari ini satu jam yang lalu rupiah mencapai 14.910 rupiah. “Saya  berhitung pada RAPBN 2019. Jadi dampak dari rupiah  yang melemah itu saya menghitung posisi bagaimana RAPBN 2019 kita hitung jadi akonkrit.Itu yang saya maksud. Bagaiman stabilsasi bisa terjadi,” jelas Noorsy.

Yang kedua anehnya, di tengah rupiah melemah mustinya ekspor gegap gempita dalam rangka mengimbangi. “Ternyata ekspornya gak merangkak naik. Bahkan kalau pakai perhitunga BI dan BPS, terakhir neraca pembayarannya tetap negatif posisinya. Devisa transaksi berjalan tetap mencapai 3 % dan tidak bergeser. Itu berarti ekspor kita merangkak impornya tetap tinggi. Jadi catatanya ekspor merangkak impor tetap tinggi,” paparnya.

Baca juga :  Pemprov Jabar Kemas Bansos Warga Terdampak Pandemi

Ketiga suka tidak suka sudah terjadi gejolak harga-harga. “Hari ini kita sudah tahu minyak sudah mencapai 80 dolar per barel. Harga tetinggi sejak 2018. Sementara asumsi RAPBN 2019 hanya 70 dola. Nanti ada dampaknya,”.

Kalau diambil APBN 2018 harga sekarang 80 dolar, berarti ada margin berapa dolar per barel dan kemudian itu dianggap sebagai penerimaan. Harga minyak naik ini mengaret ke harga pertambangan yang lain. Itu berarti mengaret batu bara, gas, sawitu itu terkaret semua.

“Dalam bahasa sederhana terjadi gejolak harga. Gejolak harga itu dalam ekonomi apa yang disebut importir inprestion. Suka tidak suka setuju tidak setuju gejolak harga ini akan mendorong inflasi,”.

Keempat, karena inflasi maka apa yang dicapai Jokowi yang menyebut ketimpangan dari 0,408 bergerak ke 0,389 pada hakikatnya tidak dapat dicapai apa-apa. Terbukti nota keuangan RAPBN tetap menyatakan dinirasio tidak bergeser pada posisi 0,389,” terang Noorsy.

Baca juga :  Batu Mulia Kalimaya Asal Banten Diminati Mancanegara

Noorsy mengaku kalau diriny pernah bertanya ke menteri keuangan terhebat di dunia Sri Mulyani dalam sebuah acara di PTIK bersama dengan Rheinal Khasali dan Agus Martowardoyo kalo dunia sedang deglobalisasi. “Kenapa Indonesia tetwap melakukan globalisasi. Jawabnya tidak jelas. Waktu itu saya penyanggah mereka dan saya sebut seperti itu termasuk kenapa struktur ekspor kita sama dengan struktur masa penjajahan, Agus pun gak bisa jawab,” tandasnya.

Ketiga adalah bergabung kekuatan RRC, Korut, Rusia dan Iran  menghadapi posisi AS. “Saya tidak ingin mengatakan Big menjadi masalah. Bukan berarti anti dolar muncul anti barat. Bukan itu posisinya. Kalau ada buku berjudul dunia tanpa Islam ada juga buku berjudul dunia tanpa Barat,” pungkasnya.

 

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Ekonomi

Rest Area Puncak Sepi Pembeli
Pemprov Jabar Kemas Bansos Warga Terdampak Pandemi

Daerah

Pemprov Jabar Kemas Bansos Warga Terdampak Pandemi

Ekonomi

Dampak Corona, Okupansi Hotel di Jabar Menurun

Ekonomi

Rupiah Melemah, Pemerintah Jangan Salahkan Kondisi Eksternal Terus