Pemkot Bogor Rasionalisasi Anggaran Perjalanan Dinas

19

BOGOR, Kabar1.com – Berkurangnya kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sumber pendapatan dana perimbangan membuat Pemerintah Kota Bogor berencana mengambil langkah melakukan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas dalam RAPBD 2018.

Sekertaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi mengatakan, bahwa dalam rapat paripurna kemarin malam dengan agenda penyampaian RAPBD 2018 masih terjadi defisit Rp788 miliar. Kemudian setelah ditutup oleh pembiayaan kondisi terakhir menjadi Rp707 miliar.

Sementara dalam kontek APBD sendiri, kata Lia, haruslah seimbang antara pendapatan dan belanja daerah. “Nah, ketika proses pembahasan tentunya harus menyelesaikan angka defisit Rp707 miliar tersebut. Ada upaya kita, yakni menaikan pendapatan dan rasionalisasi belanja,” imbuhnya, Rabu (6/12/2017).

Disisi lain, sumber pendapatan Pemkot Bogor hampir 70 persen tergantung dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Terkait dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk tahun 2018 hampir seluruh daerah termasuk kota Bogor mengalami penurunan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp849 miliar menjadi Rp791 miliar di tahun 2017.

Menurutnya, meski dari PAD mengalami peningkatan dari Rp728 miliar menjadi Rp848 miliar di tahun depan, penurunan itu tentunya akan berdampak kepada pendapatan daerah. “Angka DAU Rp791 miliar inipun dalam perjalanannya belum tentu juga aman, bisa saja terjadi pengurangan tergantung penerimaan negara,” ujarnya.

Begitu pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), lanjut dia, saat ini mengalami penurunan yang semula Rp204 miliar menjadi Rp191 miliar. Namun ada yang diasumsikan akan mengalami kenaikan sedikit dari dana bagi hasil pajak.

Disamping penurunan pendapatan dari dana perimbangan, masih kata Lia, pada tahun 2018 berkenaan agenda Pilkada sesuai aturan perundangan-undangan harus didanai oleh daerah untuk KPU, Panwaslu dan sisi pengamanan. Pemkot Bogor sendiri menghibahkan dana Rp50 miliar.

“Karena ini akan berdampak pada belanja lain, jadi solusi pasti hanya dua yakni PAD didongkrak atau rasionalisasi belanja. Dan tentunya seluruh OPD juga harus melihat kembali alokasi anggaran yang bisa diefisienkan. Pak Wali kemarin bilang bahwa efisiensi bisa dari sisi perjalanan dinas. Hal ini bisa saja kedepan dari tiga kali (studi banding) menjadi satu kali,” tandas Lia. (HRS)

Komentar anda