Pemkab Bogor Terima ‘Gaji Buta’

BOGOR, kabar1.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima ‘gaji buta’ dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dari hasil pendapatan kegiatan usaha tambang.

Staf ahli Bidang Sosial dan Ekbang pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Ridwan Syamsudin mengatakan, pajak pertambangan masih seperti Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2007 dimana hasil dari kegiatan tambang itu diberikan kepada kabupaten atau kota asal perusahaan tambang itu.

“Sistemnya bukan bagi hasil. Jadi kita dapatkan sepenuhnya pajak itu,” kata Ridwan.

Namun begitu, menurur Ridwan, seharusnya ketika pajak diberikan kepada daerah, maka harus dibarengi dengan pengawasannya.

Baca juga :  Lelang Jabatan di Pemkab Bogor Ditunda

“Kita dapat pajak, tapi kewenangan di provinsi, jadi tidak ballance. Jadi alangkah baiknya ketika pajak ke kita kewenangan pengawasan pun di kita,” tuturnya.

Semenjak kewenangan pengawasan kegiatan usaha tambang di Kabupaten Bogor diambil alih Pemprov Jawa Barat atas dasar Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kini pelanggaran tambang pun semakin tak terbendung.

Meski tak mengetahui pasti berapa jumlah pengusaha tambang di Kabupaten Bogor saat ini, Ridwan mengaku Pemkab Bogor mengkhawatirkan hal tersebut.

Baca juga :  Soal Pajak ADD-DD, Ini Kata Kejari Bogor

Menurut mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor ini, kegiatan usaha tambang yang paling banyak saat zamannya dulu adalah tambang konstruksi dan galian golongan c seperti di Rumpin dan Cigudeg.

“Saat saya masih di ESDM, dulu ada 70 perusahaan yang aktif termasuk Indocement, Holcim dan Antam. Tentu ini menjadi kekhawatiran pemkab, ketika semua pengawasan di bawah Pemprov Jabar,” ungkapnya.

Kekhawatiran itu digambarkannya saat menjabat Kepala Dinas ESDM dulu. Ridwan mengaku saat itu, ESDM pun kewalahan menangani urusan tambang terlebih mengurusi 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Baca juga :  PBB Undang BNN RI

“Apalagi sekarang kan yang hanya ditangani oleh satu UPT dari provinsi. Mereka mengurusi persoalan di Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor,” tutur Ridwan.

Ketika cakupan tugas mereka semakin luas, Ridwan melihat ada potensi pelanggaran yang sangat besar yang bisa terjadi di daerah.

“Tentu ini mengkhawatirkan, terlebih hanya satu UPT yang mengurusi air tanah dan tambang khususnya di Kabupaten Bogor. Cakupan semakin luas, tapi orang untuk mengawasinya semakin sedikit. Ini sangat mengkhawatirkan,” imbuhnya. FUZ