Pemerintah Gagal Lindungi Rakyat

13
ilustrasi

JAKARTA, kabar1.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah gagal melindungi rakyat. Setidaknya memberi delapan catatan yang menandakan bahwa negara tidak hadir untuk memberi perlindungan bagi kosumen.

Ketua pengurus harian YLKI Tulus Abadi menuturkan, sudah seharusnya rakyat sebagai konsumen mendapat perlindungan dari pemerintah, karena konsumen merupakan salah satu pilar utama dalam roda perekonomian.

“Tanpa kehadiran konsumen, roda ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi apapun. Tetapi ironisnya, sebagai salah satu pilar utama, dalam banyak hal, posisi konsumen secara dominan justru menjadi subordinat dalam sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan,” kata Tulus saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Lebih tragis lagi, kata Tulus, negara sebagai regulator yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha, justru lebih banyak menjadi instrumen untuk melegitimasi posisi subordinat tersebut dan endingnya hak-hak konsumen termarginalisasikan secara signifikan.

“Itulah potret yang paling kentara untuk merefleksikan situasi dan kondisi perlindungan konsumen pada 2017,” ujar dia.

Sejumlah indikator negara tidak hadir dalam melindungi konsumen dan atau kepentingan publik yang dimaksud diantaranta, terlantarnya puluhan ribu calon jamaah umrah dari berbagai biro perjalanan umrah, khususnya First Travel. Pada 2017 YLKI menerima 22.655 pengaduan jamaah umrah yang tidak diberangkatkan oleh biro umrah.

Terlantarnya puluhan ribu calon jamaah umrah bukti kuat negara tidak hadir untuk melindungi kepentingan konsumen secara sesungguhnya. Pemerintah hanya piawai memberikan perizinan biro umrah (pre market control), tetapi gagal total dalam pengawasan dan penegakan hukumnya untuk melindungi calon jamaah umrah (post market control).

Menurut Tulus, negara juga tidak hadir dalam konteks _pre market control_ dalam kasus pengembang Meikarta. Bagaimana mungkin proyek skala nasional sebesar Meikarta tapi masih menimbulkan persoalan pro kontra dalam perizinannya? Atau bagaimana mungkin proyek properti skala nasional tetapi hanya mengantongi perizinan berskala lokal saja? “Bahkan tragisnya negara justru berpihak secara kentara pada Meikarta, seperti tecermin dalam pernyataan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, yang mendukung penuh Meikarta. Padahal ribuan konsumen terjebak pada ketidakpastian status hukumnya terkait promosi Meikarta yang amat bombastis,”tandasnya.FUZ

 

Komentar anda