Pelantikan 2 PJS Kades Di Sukajaya, Dimata Aktivis Sarat Kejanggalan

Pelantikan 2 PJS Kades Di Sukajaya, Dimata Aktivis Sarat Kejanggalan 19

BOGOR – Polemik terjadi paska diangkatnya dua pejabat sementara (Pjs) dari dua desa seKecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jum’at (01/05/2020). Hal ini diungkap salah satu aktifis Desa Sukamulih Ade Bustomi paska dirinya menghadiri kegiatan itu.

Bustomi mencurigai adanya rekayasa permainan antara camat Sukajaya dengan kedua Pjs yang baru dilantiknya yanng dianggapnya berlawanan dengan SK Bupati nomor 141.1/247/kpts/per-UU/2020 tentang penonaktifan 65 kepala desa di Kabupaten Bogor untuk masa bakti 2014-2020.

“Penunjukan dan pengangkatan saudara Toni sebagai Pjs di desa Sukamulih oleh camat terindikasi menimbulkan kecurigaan akan terjadinya kecurangan dalam kontestasi politik pilkades yang akan dilaksanakan di Desa sukamulih nantinya,” tuturnya.

Ia juga mengungkap dasar kecurigaanya paska terkait temuan adanya ikatan hubungan kekeluargaan antara Pjs dengan pejabat camat. “Selain mantan sekdes di desa tersebut. Beliau juga punya hubungan keluarga dengan mantan kepala Desa yang di sinyalir akan ikut serta kembali nanti di ajang pilkades” pungkas Bustomi.

Baca juga :
Cegah Penyebaran Covid-19, Bupati Ade Yasin Apresiasi DPD KNPI Kabupaten Bogor

Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Sukajaya (HIMAS) Riyan Suryana menilai wajar adanya kecurigaan ini hingga menimbulkan polemik terhadap prosesi pengangkatan terlebih mengenal siapa sosok Taufik sebagai Pjs Desa Harkat Jaya.

“Saudara Taupik ini merupakan menantu dari kades nonaktif. Sedangkan kepala desa non aktif ini hasrat ikut dalam kontestasi pemilian pilkades sebagai calon incomben sangat tinggi,” imbuhnya.

“Kami akan mendesak kepada camat/sekcam Sukajaya untuk segera mengevaluasi surat pengangkatan pjs di dua desa itu, jangan memainkan intrik main mata. Jika tidak, kami pastikan akan bersama-sama dengan teman-teman yang lain bahkan kami yakin warga pun akan siap untuk di gerakan dengan aksi demontrasi di kantor kecamatan walau di situasi covid-19,” tambahnya.

Baca juga :
Humanity First Indonesia Sukses Galang Aksi Peduli Berbagi APD untuk tenaga Medis Indonesia

Pelantikan 2 PJS Kades Di Sukajaya, Dimata Aktivis Sarat Kejanggalan 20

Menanggapi hal ini, Direktur Jaringan Masyarakat Pemantau Pembangunan Desa (JMP2D) Kabupaten Bogor Asep Kurnia mengatakan harusnya ini jadi catatan dan evaluasi bersama oleh camat berserta jajaran di seluruh kecamatan sekabupaten Bogor terkhusus di dua desa di kecamatan sukajaya, untuk tetap proporsional sebagai sebagai birokrat abdi negara bukan sebagai sebagai politisi abdi penguasa.

“Wajar jika terjadi polemik atas pengankatan PjS, terkhusus di desa sukamulih dan desa harkat jaya. Kenapa saya katakan demikian sebab, kang Toni, dan kang toupik sama2 dikenal di lingkup Sukajaya, sebagai PNS sekdes, jadi staf di kecamatan, dari keluarga dan Sodara siapa sebagian besar warga Sukajaya mengetahuinya,” tegas askur sapaan aktivis pemuda dan mahasiwa Bogor.

Baca juga :
Ketua Dewan Guru Besar IPB University Meninggal Dunia

“Camat dan sekcam bersama-sama mengevaluasi atas surat pengangkatan PjS kades di dua desa atas nama Toni dan Taupik dan segera mengganti PjS tersebut. Sedangkan warga mari kita sama2 pantau kebijakan tersebut jika perlu dan dimungkinkan gelar aksi demontrasi di kecamatan kenapa tidak konstitusi kita menjamin hal itu,” tutupnya.*

tutup

Ad Blocker Detected!

Refresh