PB PGRI Apresiasi Presiden Terkait THR Guru

PB PGRI Apresiasi Presiden Terkait THR Guru 13

JAKARTA – PB PGRI mengapresiasi kebijakan Presiden dan Menteri Keuangan yang tetap akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para guru dan ASN eselon III ke bawah.

Menurut Unifah Rosyidi, Ketua Umum PB PGRI, hal ini sesuai dengan harapan PGRI dalam salah satu butir keputusan Rakornas Virtual beberapa waktu lalu agar Pemerintah tetap  memberikan THR bagi para guru.

“Untuk itu atas nama seluruh guru dan PGRI, Ketua umum mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebijakan Presiden tersebut,” paparnya dalam rilis yang diterima redaksi.

Diketahui, dalam Rapat Koordinasi Virtual pertama yang diikuti 500 peserta terdiri dari Pengurus Besar, Para Ketua PGRI provinsi, dan Ketua PGRI kab/kota, Pengurus APKS PGRI, Selasa (7/4/2020) lalu.

Dalam rapat ini, PGRI menyebut Belajar dari Rumah (WFH) adalah suatu kebijakan strategis di tengah Pandemi Covid-19 dan merupakan pengalaman baru bagi peserta didik, pemerintah, guru, dan orang tua.

Baca juga :
Bupati Irvan Pastikan ASN Kota Santri Dapat THR

Selain itu, pada rapat ini juga menghasilkan beberapa poin penting. Diantaranya, Mendukung penuh kebijakan para siswa belajar di rumah dan guru bekerja dari rumah. “Mengingat pandemi ini berlangsung cukup lama, kami mengusulkan perlu adanya Panduan Mengajar Jarak Jauh bagi guru dan bimbingan terhadap belajar siswa yang berguna bagi orang tua dalam membimbing anak belajar di rumah sehingga pembelajaran tetap efektif tanpa menimbulkan kebosanan atau kelelahan bagi siswa,” kata Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi dalam keterangan pers yang diterima redaksi  kabar1.com.

Unifah dalam rilis tersebut juga mengungkapkan, kesempatan belajar di rumah juga menjadi media yang efektif guru atau wali kelas menjalin komunikasi intensif dengan orangtua terkait proses pembelajaran dan pendampingan siswa belajar, sekaligus menjalin sikap saling percaya dengan mengedepankan untuk kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang potensi anak secara optimal.

Poin berikutnya, PB PGRI juga mendukung kebijakan Kemendikbud RI meniadakan Ujian Nasional (UN) sebagai langkah yang tepat dan  strategis untuk penyelamatan guru dan siswa serta mohon dengan hormat anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan UN dapat dialihkan untuk pencegahan meluasnya Covid 19.

Baca juga :
PSBB Bikin Hidup Keluarga di Sukaraja Ini Makin Sulit

“Dana pelaksanaan UN dapat direlokasi untuk hal-hal yang mendesak dan utama seperti mendukung  penganggulangan Covid-19 dan Pembayaran Gaji Honorer,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Unifah, PB PGRI mendukung dan meyambut gembira kebijakan penggunaan dana BOS untuk honor guru honorer sampai 50 persen. “Namun demikian kami mengusulkan agar petunjuk teknis, khususnya dalam pensyaratan menerima honor harus memiliki NUPTK diperbaiki,” paparnya.

Hal ini dikarenakan, tegas Unifah, persyaratan memiliki NUPTK bagi guru honorer yang menerima honor dana BOS sangat sulit dipenuhi, mengingat untuk mendapatkan NUPTK yang bersangkutan harus memiliki SK Pengangkatan Guru Honorer dari Kepala Daerah.

“Sementara banyak Kepala Daerah tidak bersedia menerbitkan SK Pengangkatan Guru Honorer karena adanya PP Nomor 48 Tahun 2005, sehingga guru honorer yang selama ini menerima honor dari dana BOS sebelumnya terancam tidak menerima karena ketentuan tersebut. Kami mengusulkan guru honorer yang belum memiliki SK Kepala Daerah maupun yang belum memiliki NUPTK dapat diberikan honor dari dana BOS, melalui Pengakuan SK Kepala Sekolah sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua guru honorer yang telah lama mengabdi dan betul-betul dibutuhkan oleh sekolah,” imbuhnya.

Baca juga :
Apdesi: Jumlah Positif Rapid Test Tinggi, Pemdes Agar Optimal Cegah Covid-19

Selain itu, PB PGRI juga mengusulkan untuk memberikan perhatian khusus kepada guru-guru di daerah 3 T melalui insentif khusus baik melalui APBN maupun APBD. “Memohon kepada Pemerintah untuk segera meng-SK-kan guru-guru honorer K2 yang telah dinyatakan lulus P3K tahun 2019,” paparnya.

Kendati begitu, PGRI, kata Unifah memahami kesulitan pemerintah dan masyarakat terutama warga sekolah. “Untuk itu mengharapkan agar pengurus PGRI di semua tingkatan dapat membentuk Crisis Centre dan berkoordinasi dengan pemerintahan daerah setempat,” tandasnya. FUZ

tutup

Ad Blocker Detected!

Refresh