Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Konstalasi Pilkades di Kabupaten Bogor Malah Memanas

Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Konstalasi Pilkades di Kabupaten Bogor Malah Memanas 43

BOGOR – Konstalasi politik di Kabupaten Bogor, khususnya jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak mulai memanas. Padahal, pesta demokrasi ditingkat terbawah lapisan masyarakat ini baru akan dimulai pada November 2020, mendatang.

Pemicunya tak lain soal penetapan Penjabat Sementara (Pjs) yang dinilai kontroversial. Tak sedikit dari segelintir masyarakat yang menilai, pemilihan itu berbau politis dan sarat nepotisme, tak sedikit pula yang menyayangkan sikap tersebut ditengah masa pandemi saat ini.

Test

“Sangat disayangkan dalam kondisi covid 19 ini pelayanan terhenti hanya karna ego sekelompok orang dan kepentingan pribadi. Harusnya kita bersatu melawan corona dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, warga yang hari ini banyak membutuhkan perhatian dan batuan karena terkena dampak covid 19,” papar Nur Amin, salah seorang tokoh masyarakat sekaligus politisi di Kabupaten Bogor.

Baca juga :
Pihak Pemborong Bantah Tinggalkan Proyek Talud Cibagolo

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, meski konstalasi politik adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi, namun hal ini terlalu dini. “Dalam proses demokrasi, wajar jika memang terjadi sebuah konstalasi, namun tentunya kita harus berfikir jernih dengan kondisi saat ini, apalagi Pilkades baru akan digelar akhir tahun mendatang,” tegasnya.

Terkait penetapan Pjs yang dinilai sebagian kalangan yang berkepentingan berbau politis, Nur Amin menegaskan, hal ini merupakan suatu kekhawatiran yang berlebihan. Karena, dalam proses pemilihan nanti, ada prosedur yang wajib dilalui.

“Jika pun nantinya ada kecurangan,maka bisa ditempuh jalur hukum sesuai prosedur yang berlaku. Intinya,jangan sampai tahapan awal Pilkades ini mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat yang saat ini membutuhkan bantuan ditengah pandemi covid 19,” tegasnya.

Baca juga :
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Mahasiswa Anggap Gagal

Begitu juga dengan penetapan Pjs ini, menurut Nur Amin, jika memang warga tak berkenan, dapat menempuh jalur hukum. “Dari pada menyegel kantor desa yang banyak merugikan masyarakat Rawa Panjang, lebih baik pihak yang kecewa mengambil jalur hukum atas keputusan Camat Bojonggede, biarkan Pjs bekerja untuk masyarakat Rawa Panjang,” ungkapnya.
Diketahui, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, mencatat ada sebanyak 67 kepala desa (Kades) yang dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs).

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengatakan, dalam pemilihan Pjs itu tidak terdapat kriteria khusus, berkaitan dengan pangkat maupu golongan.

Ade Jaya menjelaskan, ke 67 kades yang dijabat Pjs itu, tersebar di 31 kecamatan yang ada Bumi Tegar Beriman.

Sementara, untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2020 yaitu, ada 88 desa di Kabupaten Bogor, pihaknya masih melihat situasi kondisi wabah Covid-19 ini. Karena pelaksanaannya dimulai akhir tahun yaitu bulan November.

Baca juga :
Sungguh Terlalu, Dimana Keberadaan Supir Truk Maut?

“Kalau Pilkades serentak yang 88 desa nanti November. Kan lihat dulu situasinya dulu. Tahapannya kan mulai bulan Juli, jadi masih lama situasinya sekarang kita lihat dulu,” jelasnya.

Mengenai penanganan Covid-19 di tingkat desa ia menambahkan, sudah diambil langkah dengan cara menerapkan pola padat karya tunai. Jadi, pihak desa melibatkan masyarakat miskin dan pengangguran serta setengah pengangguran untuk dipekerjakan dengan dibayar harian.

“Sesuai dengan keputusan Bupati, bahwa bisa menggunakan dana desa. Kita juga percepat sengaja ADD dan BHPR bagi hasil pajak itu juga untuk dipercepat,” tukasnya. WAN