Pakar Hukum: Statemen Eggy Bukan Penghinaan

Home / Hukum Kriminal

Senin, 9 Oktober 2017 - 12:17 WIB

JAKARTA, kabar1.com – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai pernyataan dilontarkan oleh Eggy Sudjana mengenai Perppu Ormas yang saat ini menjadi polemik tidak mengandung unsur ujaran penghinaan.

Eggy mengatakan menolak frasa ‘setiap ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan’ dalam Perpu 2/2017. Alasannya jika Perpu ini diberlakukan memiliki konsekuensi hukum agama non Islam yang memiliki konsep keutuhanan tidak esa, harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila

Menurut Margarito, Eggy mengatakan hal itu di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai argumen untuk menguatkan gugatan Perppu Ormas.

“Itu (pernyataan Eggi Sujana) dinyatakan dalam MK karena itu tidak dapat dikatakan sebagai tindakan penghinaan, lain soal kalau itu dinyatakan di luar MK. Itu merupakan argumen perkara gugatan Perppu ormas, argumen itu lah yg dinilai Majelis Hakim. Pernyataan itu tidak bisa dikatakan pelanggaran ujaran kebencian,” ujar Margarito saat dihubungi wartawan, Minggu (8/10).

Baca juga :  Fahri Hamzah Akui Posisi DPR Belum Terlalu Independen

“Yang paling mungkin adalah dinilai oleh oleh Majelis Hakim MK, misalnya MK berpandangan penryataan itu tidak sah konsekeusinya gugatan tidak dikabulkan. Lain soal lagi kalau itu dinyatakan di luar MK, ssperti Medsos dan lain-lainnya,” tambahnya.

Ia mengakui untuk mencerna maksud dari pernyataan Eggi Sujana memang dibutuhkan kecermatan. Ia menilai, pernyataan Eggi Sujana bermaksud bawha sila pertama merupakan poin bahwa negara menjamin agama-agama lain untuk berkembang di Indonesia.

“Saya baca, justru menghormati agama-agama lain. Pancasila itu tempat dari agama-agama, butuh kecermatan untuk melihat pernyataan egi sujana,” ungkapnya.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan berkas perkara kasus dugaan pelanggaran etik politisi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat, telah lengkap.

Baca juga :  DPR Minta Pemerintah Cermati Lonjakan Harga Sembako

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, saat ini kasus yang berkonsekuensi hukum itu pun sudah masuk ke tahap sidang penyelidikan.

“Seluruh administrasi dinyatakan lengkap. Kemudian materi perkara kita adakan sidang penyelidikan dengan memanggil pelapornya ada dua dan terlapor,” kata Dasco melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu (27/9).

Sidang etik tersebut dimulai dengan agenda penyelidikan materi perkara, kemudian dilanjutkan pemanggilan dan klarifikasi terhadap pelapor maupun terlapor.

“Kepada saudara VBL yang lokasinya di NTT diadakan pemanggilan dan klarifikasi pada hari Rabu (4/10) depan,” terang Dasco.

Seperti diketahui juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melaporkan politikus Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat ke Bareskrim Polri, Senin (7/8) lalu.

Baca juga :  Terlibat Cinta Sejenis, YS Potong Alat Vital Kekasihnya

PKS dalam pelaporan ini mengutus Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru dan empat orang lainnya untuk melaporkan Viktor terkait pidato yang bersangkutan pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

“Sebagaimana janji kami pada konfrensi pers hari Jumat kemarin, kita melaporkan Viktor Laiskodat, anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi Nasdem terkait pidatonya pada 1 Agustus 2017,” kata Zainudin di Bareskrim Polri, Senin.

Zainuddin mengatakan, ujaran Viktor dinilai menimbulkan masalah serius, karena berbau ujaran kebencian dan permusuhan.

Pada pidato itu, lanjut dia, Viktor menyebut ada empat partai yang menolak Perppu Ormas dan pendukung khilafah.

“Bagi kami, ketika harus berbeda pendapat terkait Perppu Ormas, bukan berarti pendukung khilafah,” ujar Zainudin.FUZ*