Home / Pemerintahan

Rabu, 2 September 2020 - 11:42 WIB

Paguyuban Apdesi Nanggung Tolak Bantuan Antam

BOGOR – 11 Kepala Desa se- Kecamatan Nanggung, menolak pemberian bantuan perayaan Hari Besar Nasional untuk kegiatan HUT RI ke-75 tahun 2020, dari perusahaan PT. Aneka Tambang Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor.

Pasalnya, pemberian tersebut dinilai sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu sehingga bantuan yang diberikan tidak sesuai apa yang diharapkan.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Nanggung, Jani Nurzaman yang juga Kepala Desa Kalongliud menyatakan, penolakan ini merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota Apdesi di wilayahnya dengan dasar tidak sesuai dan bantuan diterima pada tanggal 20 Agustus, atau sudah lewat dari tanggal perayaan sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap desa dikemudian hari.

“Jadi, kita sepakat mengembalikan dana sebesar Rp1 juta dari PT. Antam dengan perwujudan untuk kegiatan hari besar Nasional HUT  RI yang ke -75 Dan, atas dasar kesepakatan rekan-rekan kepala desa juga, bahwa uang tersebut kita kembalikan ke kas atau ke rekening PT. Antam karena tidak sesuai yang diharapkan,” kata ketua Apdesi Kecamatan Nanggung ,” Jani Nurjaman kepada wartawan, kemarin

Baca juga :  Kampung Sikantor Tak Layak Dihuni

Menurut Jani, PT Antam sendiri memang memberikan bantuan serupa kepada Desa. Namun, nominal yang dibiasa diterima adalah sebesar Rp 2 juta.

“Penolakan ini serentak di 11 desa kita sepakat untuk mengembalikan lagi sebabnya pemberian  anggaran tersebut tanpa adanya konfirmasi ataupun musyawarah terlebih dahulu.” Tanpa adanya  konfirmasi sebelumnya nilainya berapa berapanya,” keluhnya.

Lebih lanjut Jani mengatakan, Desa juga tetap mengacu kepada surat edaran Bupati, yang mana kegiatan kegiatan yang dilakukan di momen HUT RI sifatnya lebih ke edukasi dwn motivasi bukan sifatnya yang  berkerumun atau mengumpulkan  masyarakat.

“Ini adalah sifatnya lebih memberikan edukasi  sosial lingkungan di masyarakat. Adapun, berbicara transparan menurut kami PT Antam transparansinya belum maksimal,” paparnya.

Senada dikatakan, Kepala Desa Cisarua, H Ipid Idris, yang mempertanyakan tentang  transparansi PT Antam. “Adapun bantuan dari PT Antam, kemudian cara penyalurannya lambat, maka itu semuanya harus trasparan untuk anggaran setiap tahunya,” kata Ipid lagi.

Baca juga :  13 Desa di Kabupaten Bogor Diperiksa BPK

Menanggapi hal tersebut, Asisten Manager pengembangan masyarakat dan Humas PT. Antam Agus Setiono, mengemukakan, partisipasi PT Antam untuk kegiatan PHBN untuk masing masing desa itu kan kembali lagi kepada pihak desa. “Sebenernya dukungan partisipasi rutin dalam setiap kondisi salah satunya HUT RI atau hari besar lainnya kita bisa berpartisipasi. Ya, kita bantu dan tidak mesti besaran anggaran sama karena itu bukan bantuan mengikat,” tutur Agus melalui sambungan teleponnya.

Partisipasi itu, kata Agus, disesuaikan dengan anggaran perusahaan selama bisa membantu atau bisa berpartisipasi. “Tidak ada musyawarahnya ngajuiin mah masing masing silahkan saja,” ujarnya.

Ketika ditanya transparansi tahun anggaran PT Antam, menurutnya, sesuai alokasi Desa. “Ya kita berikan, tapikan gak mungkin transparansi anggaran kita, untuk kesehatan segini, untuk pendidikan sekian waah gak bisa, saya gak bisa kita punya rencana kerja anggaran yang sudah disusun bersama semua perusahaan unit antam kemudian nanti disahkan oleh Kementrian ESDM,” ungkapnya

Baca juga :  Disdukcapil Kab Bogor Terus Jemput Bola Perekaman e-KTP

Adapun program PT Antam, lanjutnya, disesuaikan dengan kondisi, seperti alokasi penanganan Covid. Dimana alokasi desa sesuai musrenpong dan itu sudah hasil musyawarah bersama pembangunan Pongkor.

“Dengan dukungan covid prioriotas menunjujan pemerintah fokus penanganan terhadap covid, tetapi didalam hal kami dalam mengalokasikan tidak mengkesampingkan dukungan lain, seperti dukungan musrenpong masih berjalan, pendidikan madih ada, kesehatan dan dukungan rumah RTLH masih ada,” tukasnya.

Terkait bantuan Covid, lanjut Agus, yang sudah dilaporkan ke Bupati adalah sebesar Rp1,2 milyar ditambah alat uji swab yang ditempatkan di RSUD Leuwiliang dengan nominal sama. “Berarti untuk dukungan covid baik di kabupaten maupun di kecamatan nanggung berarti sudah mencapai 2,4 milyar,” tutup Agus. GUS

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Pemerintahan

Dinas PUPR Kab Bogor Gelar Dzikir Bersama Sambut Ramadhan

Pemerintahan

Bupati Bogor Hitung Silpa

Pemerintahan

Asyik, Selama Ramadan, Jam Kerja PNS Dikurangi

Daerah

Dewan Minta Kades di Bogor ‘Diajari’