Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Warga Bojonggede

BOGOR, kabar1.com– Tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akhirnya menindaklanjuti laporan warga Desa Bojonggede yang merasa dirugikan setelah rumah-rumah mereka dibongkar paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, November 2017 lalu.

Dari informasi yang diperoleh, tim yang dipimpin Asisten Bidang Pemeriksa Laporan Ombudsman RI Jakarta Raya, Muhammad Fauzi langsung meninjau lokasi penggusuran puluhan bangunan tempat tinggal warga di yang sudah digusur dan kini hanya menyisakan puing-puing bangunan Rabu (21/3/2018) lalu.

Asisten Bidang Pemeriksa Laporan Ombudsman RI Jakarta Raya, Muhammad Fauzi mengatakan, dari kunjungannya itu didapat bahwa warga memiliki alas hak tanah berupa sertifikat, akta jual beli (AJB), serta girik atas tanah dan bangunan yang dibongkar oleh Pemkab Bogor.

Baca juga :  Warga Puri Artha Lakukan Penyemprotan Desinfektan

“Pertama, kita mengumpulkan bukti dan fakta di lapangan. Kita ke lokasi penggusurannya. Sudah kita buatkan petanya,” ucap Fauzi.

Ia juga menambahkan, setelah mengumpulkan bukti maupun data yang disampaikan pelapor (warga), Ombudsman berkewajiban untuk memverifikasi kebenaran atau bukti tersebut.

Termasuk, kata Fauzi, meminta klarifikasi atau keterangan dari pihak kecamatan maupun kelurahan setempat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Baca juga :  Eksekusi Puncak, Satpol PP Tunggu Titah Bupati Bogor

Sebelumnya, warga juga sudah menyampaikan langsung nasib mereka dihadapan ketua dan anggota dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (26/2/2018) silam.

Saat itu, salah satu perwakilan warga, Ismodian (57), mengatakan, banyak warga akhirnya memilih untuk menumpang hidup di rumah kerabat setelah tempat tinggal mereka rata dengan tanah. Ada pula yang terpaksa tidur di emperan jalan dan di mobil karena tidak mampu untuk menyewa rumah.

Baca juga :  Ribuan Pelamar CPNS Berebut 154 Formasi PNS di BNN

“Tidak ada ganti rugi satu rupiah pun dari pemerintah daerah. Sosialisasi tidak, musyawarah tidak, kepastian hari pembongkaran juga tidak jelas. Tahu-tahu dibongkar aja. Jadi dibongkar, digusur, dan dihancurkan,” ucap Ismodian.

Seperti diketahui, puluhan bangunan tempat tinggal di Jalan Raya Bojonggede, Desa Bojonggede, dibongkar petugas Satpol PP Kabupaten Bogor pada November 2017. Pembongkaran dilakukan menyusul bangunan-bangunan yang mayoritas berupa tempat usaha dan tempat tinggal tersebut tak memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).FUZ*