Menakar Keputusan Kontroversial Mendagri

BANDUNG, kabar1.com – Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang menetapkan Komjen Polisi M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat pada akhirnya menuai kontroversi.

Kepala Pusat Studi Keamanan Nasional dan Global Universitas Padjajaran, Yusa Djuyandi menilai, keputusan Mendagri terkait penetapan Pjs Gubernur Jawa Barat telah melanggar aturan.

Baca juga :  Kurtilas Program Penguatan Karakter Para Guru

“Bila kita mengacu pada UU Pilkada Pasal 201 ayat (10) telah dengan jelas ditetapkan bahwa penjabat gubernur berasal dari pimpinan Tinggi Madya yang merupakan bagian dari jabatan pimpinan tinggi ASN, adapun kepolisian bukanlah merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya kepada kabar1.com dalam siaran persnya yang diterima Selasa (19/6/2018).

Baca juga :  Tim Intel Korem 062/TN Mengungkap Ilegal Mining

Tidak hanya UU Pilkada yang kemudian dilanggar, lanjut Yusa, pemerintah juga tidak memperhatikan UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebab di dalam Pasal 23 ayat (3) disebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Baca juga :  Sengkarut Minimarket, Bikin Perda Hanya Jadi Macan Ompong

“Dilantiknya Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat di saat dirinya masih berstatus sebagai anggota kepolisian aktif jelas sudah melanggar dua undang-undang, yaitu UU Pilkada dan UU Kepolisian,” tegasnya.

Selanjutnya…