LIN Siap Kawal Kasus Dugaan Pungli PTSL di Lebak

  • Bagikan

LEBAK, www.kabar1.com – Dugaan pungutan liar (Pungli) PTSL di Desa Pasir Kacapi, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, terus mendapat sorotan Lembaga Investigasi Negara (LIN). Tak tanggung-tanggung, LIN sendiri bahkan siap untuk mengawal dan memberi pendampingan hukum kepada warga yang merasa didzolimi oknum aparatur Desa Pasir Kacapi.

“Hasil investigasi yang kami lakukan, memang kita temukan banyak permasalahan di Desa Pasir Kacapi. Utamanya soal PTSL. Namun, ada fakta hasil temuan kami, warga yang menjadi korban, takut untuk melakukan protes karena ada semacam tindakan intimidatif secara massif,” papar Ketua DPC LIN Kabupaten Lebak, Ucu E.H, kepada www.kabar1.com.

Ucu mencontohkan, terkait pengembalian dana PTSL misalnya. LIN menemukan, adanya unsur paksaan melalui perjanjian komitmen antar warga dengan oknum Desa Pasir Kacapi.

“Dari keterangan warga, dana yang sudah diambil, baik yang ada kuitansi maupun tidak, akan dikembalikan dengan syarat berita yang ada di media sekarang ini dihapus. Bukan itu saja, dana yang dikembalikan pun tidak full,” beber Ucu.

Temuan lainnya, Ucu juga menilai adanya upaya intimidatif secara massif melalui dalih mediasi yang akan dihadiri Babinkamtibmas setempat. “Tapi faktanya, yang datang justru bukan babinkamtibmas, namun pihak lain yang entah dari mana asalnya,” sebut Ucu lagi.

Tak hanya itu, Ucu juga menemukan banyak fakta pengakuan dari masyarakat yang jengah dengan roda pemerintahan Desa Pasir Kacapi.

“Banyak yang tidak suka memanh. Namun hal ini biasa terjadi dalam sebuah politisisasi sebuah pemerintahan di desa. Tapi tetap kita akomodir karena ini sifatnya aduan langsung dari masyarakat yang kita temukan di wilayah,” paparnya.

Terkait adanya sanggahan dari Kepala Desa Pasir Kacapi, Ucu menilai hal tersebut wajar terjadi. Namun, yang perlu dicermati disini adalah, subyek dan obyek yang menjadi fokus utama pemberitaan.

“Wajarlah, sebagai pemimpin memang harus begitu. Tapi, ada baiknya untuk mencermati secara detail permasalahan yang terjadi. Toh, sanggahan tidak sama dengan bukti otentik yang ditemukan dilapangan. Bukan hanya berupa salinan asli, foto dan rekaman suara tapi juga video yang bisa menjadi dasar yang kuat dalam hukum,” tandasnya.

  • Bagikan