Home / Politik

Kamis, 6 September 2018 - 15:10 WIB

KPU Diminta Tunda Umumkan Rekapitulasi DPT

JAKARTA, kabar1.com – Demi menjaga hak pilih di seluruh wilayah di Indonesia,  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2019.

Menurut Ketua Bawaslu, Abhan Misbah, rekomendasi tersebut diberikan atas hasil pengawasan dan analisis Bawaslu terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Pemilu 2019 yaitu, masih banyak data ganda dalam DPT.

Bawaslu memberikan rekomendasi itu saat pleno rekapitulasi dan pemutakhiran DPT tingkat nasinal di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Bawaslu juga langsung menyampaikan data ganda DPT by name by address kepada KPU untuk segera ditindaklanjuti.

“Bawaslu melakukan pencermatan data terhadap by name by address dengan NIK DPT. Hasilnya, dari 76 Kabupaten/Kota (15 persen) yang sudah melaporkan, terdapat pemilih ganda sebanyak 131.363. Bawaslu menilai, jumlah pemilih ganda tersebut menunjukkan ketidakakuratan data pemilih dan tidak berfungsinya SIDALIH secara optimal,” katanya menambahkan.

Baca juga :  Komisioner Terpilih Bawaslu Dilantik Hari Ini

Abhan menjelaskan, banyaknya jumlah pemilih yang tercatat lebih dari satu kali mengakibatkan inefisiensi biaya logistik dan penyalahgunaan hak pilih. “Untuk itu, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan pencermatan kembali secara faktual terhadap data pemilih yang ganda paling lambat 30 hari,” ujarnya menjelaskan.

Mengenai kemungkinan adanya penduduk yang melakukan perekaman e-KTP hingga lebih dari satu kali, Bawaslu menilai, KPU seharusnya dapat mengantisipasi dan menyisir data penduduk tersebut.

Menurut dia, jika proses pemutakhiran data pemilih dan pemadanan data dengan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan optimal, niscaya tidak akan ada data ganda akibat perekaman ganda e-KTP.

“Bawaslu juga akan melakukan pencermatan by name by address di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasilnya akan disampaikan paling lambat 14 hari sejak rekomendasi disampaikan,” katanya.

Baca juga :  10 Orang Asing Pantau Pilkada Bekasi

Berdasarkan Berita Acara yang didapatkan dari rekapitulasi di tingkat provinsi, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, 83.370 desa/kelurahan, 805.075 tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 185.732.093 pemilih. Rinciannya 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Rata-rata pemilih di setiap TPS, 224 pemilih per TPS.

Sementara Mahkamah Agung (MA) didesak untuk segera membuat putusan terhadap gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. “Hal itu perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait mantan narapidana korupsi menjadi caleg,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Baca juga :  371 Calon PPK KPU Cianjur Mulai Menjalani Tes

Wiranto sendiri mengaku telah menghubungi pimpinan MA agar mempercepat proses gugatan PKPU tersebut. Wiranto juga telah mempertemukan DKPP, KPU dan Bawaslu di Kemenko Polhukam pada Selasa (4/9/2018) lalu.

“Saya kan berhubungan saya sudah telepon ya pimpinan di MA, tolong dipercepat supaya semuanya bisa berjalan dengan baik.  Pemerintah, KPU, bahkan Bawaslu pun saya tanya setuju bahwa tindakan melawan korupsi itu harus total dilakukan berbagai lini, tapi kan dengan cara-cara berdasarkan hukum,” tandas Wiranto.

Sebelumnya Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menegaskan, bahwa sudah sejak dari awal Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang Peraturan KPU (PKPU), pihaknya sudah mengingatkan agar larangan mantan terpidana korupsi tidak boleh maju jadi calon anggota legislatif (Caleg) tidak usah dimasukkan.

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Nasional

Ketua F-Golkar DPR Laporkan Gema Partai Golkar

Politik

PPIR Siap Menangkan Paslon Asyik di Pilgub Jabar dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019
Nur Amin Mundur Demi Kondusifitas Partai

Politik

Nur Amin Mundur Demi Kondusifitas Partai

Politik

Nungki-Bayu, Terus Sosialisasikan Program