KPK Bodoh Jika Lindungi 4 Politisi PDIP

JAKARTA, kabar1.com – Terungkap fakta menarik dalam dakwaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP terhadap Setya Novanto usai dibacakan. Tiga nama menghilang sebagai pihak yang menerima bancakan e-KTP.

Padahal dalam dalam dakwaan sebelumnya, keempat nama politisi tersebut, disebut dalam dakwaan kasus yang sama terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto. Empat politisi tersebut adalah Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Arief Wibowo dan Yasonna Laoly.

Pakar Hukum Pidana, Ganjar Laksmana menyebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sedang melindungi tiga nama, ketika menghilangkan dalam dakwaan Setya Novanto.
“Kalau melindungi saya yakin tidak ya. Enggak punya kepentingan seperti itu,” kata Ganjar ditemui wartawan di Jakarta Pusat, belum lama ini.

Baca juga :  Ketua F-Golkar DPR Laporkan Gema Partai Golkar

Menurut dia, KPK hanya berhati-hati ketika merancang dakwaan milik Setnov. Terutama ketika tidak mencantumkan tiga nama sebagai pihak penerima bancakan e-KTP. “Cuma memang kita lihat kasus ini potretnya besar sekali, jadi harus berhati-hati membawa-bawa nama orang,” ujarnya.

Menurut dia, bakal tampak ceroboh jika KPK melindungi tiga nama dengan cara tidak mencantumkan dalam dakwaan Setnov. Karena saksi dalam persidangan e-KTP, jumlahnya banyak.

Dalam kesempatan memberikan keterangan, bisa saja saksi-saksi menyebut keterlibatan tiga nama dalam perkara dugaan korupsi e-KTP. “Apalagi siapapun yang dihadirkan, saksi terutama, bisa bicara apa saja. Kalau seandainya KPK menghilangkan tiga nama ini, di pengadilan ternyata ada saksi lain yang bawa-bawa lagi tiga nama ini, maka akan konyol kalau kita anggap melindungi. Bodoh kalau KPK melindungi,” tandasnya.

Baca juga :  Ini Kata Kadis DPMB Kab Bogor Soal Aduan KPK

Sebelumnya, dalam dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto, setidaknya terdapat empat nama politisi PDIP yang ikut menerima sejumlah uang panas e-KTP.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan soal Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) putusan terhadap Otto Cornelis Kaligis.

“Kalau itu kan upaya hukum luar biasa. Sudah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh seseorang, jadi tinggal dieksekusi kalau sudah ada putusan PK ya,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta.

Baca juga :  PT Vonis 3 Tahun Penjara, Oey Han Bing Masih Keluyuran

Diketahui sebelumnya, dalam amar putusannya pada Selasa (19/12) dengan Nomor Perkara 176 PK/Pid.Sus/2017, MA memutuskan mengurangi masa penahanan OC Kaligis dari 10 tahun menjadi tujuh tahun penjara. “Tidak bisa ada sikap lain, selain menerima putusan. Itu kan sudah putusan PK,” ucap Priharsa.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi juga membenarkan bahwa lembaganya mengabulkan PK yang diajukan OC Kaligis itu.FUZ