BOGOR, kabar1.com – Proyek tender infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus di kritisi berbagai elemen masyarakat. Kritik dilontarkan akibat banyaknya pekerjaan yang lambat dan tidak sesuai dari hasil pekerjaannya, terutama sisi kualitas. Seperti peningkatan jalan Rawakalong Gunungsindur yang banyak dikeluhkan warga akibat jeleknya kualitas hasil pekerjaan.
“Kami harap Pemkab Bogor dalam hal ini Dinas PUPR lebih berani bertindak tegas terhadap penyedia jasa selaku pelaksana proyek tender,” ujar Abdul Jalil Zein Ketua Gerakan Mahasiswa (GEMA) Gakari Kabupaten Bogor kepada wartawan, Rabu (22/11/2017).
Menurutnya, jika sisi profesionalisme dan tanggung jawab dalam sistem tender dikerjakan secara maksimal, seharusnya tidak akan ada keluhan dan protes dari warga. Pasalnya, warga juga membutuhkan kualitas infrastruktur yang baik.
“Proyek tender itu kan dibagi tiga tahap. Ada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Masa iya semua tahapan yang menggunakan uang rakyat itu, tidak bisa menghasilkan kinerja profesional. Jika begitu, namanya menghamburkan uamg APBD.” paparnya tegas.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor hingga saat ini belum melakukan peninjauan secara langsung ke proyek – proyek tender infrastruktur tersebut. Padahal Komisi III adalah representasi suara masyarakat dalam.melakukan pengawasan terjadap kimerja Dinas PUPR dalam melakukan pelaksanaan pembangunan.
“Kami minta Dinas PUPR lebih intens mengawasi proyek-proyek tender tersebut. Karena saat ini kami Komisi III masih membahas anggaran untuk tahun 2018. Tapi kami akan segera melakukan peninjauan ke berbagai proyek tersebut.” Janji Ade Sendjaya salah satu anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. (RIE)
