Home / Pemerintahan

Minggu, 2 September 2018 - 21:23 WIB

Kewenangan Bawaslu Putuskan Koruptor Nyaleg

JAKARTA, kabar1.com – Presiden Jokowi menegaskan, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewenangan masing-masing.

Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh KPU maupun Bawaslu bersifat independen.

Jadi, kata Jokowi, keputusan yang diambil Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk meloloskan bekas terpidana  korupsi atau koruptor maju kembali menjadi calon legislatif adalah kewenangan mereka.

“Pertama itu wilayah KPU ya, PKPU (Peraturan KPU) itu wilayah KPU. KPU itu Independen termasuk juga Bawaslu punya kewenangan sendiri-sendiri,” ujar Jokowi di Jakarta, Sabtu, (1/9/2018) malam.

Seperti diketahui KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota pada Sabtu, 30 Juni 2018. PKPU itu melarang mantan narapidana koruptor ikut pemilihan legislatif pada Pemilu 2019.

Baca juga :  Presiden Jokowi Berikan Pengarahan Ribuan Babinsa Seluruh Indonesia

Berbeda dengan KPU, Bawaslu justru meminta agar PKPU tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Namun, Bawaslu tetap mendukung upaya parlemen yang bersih dari mantan koruptor.

Untuk diketahui Pasal 240 ayat 1 (g) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Sementara Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres), Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan, bahwa rakyat Indonesia sekarang ini sudah cerdas.

Pernyataan Sandiaga itu menjawab kritikan yang menuduh dirinya mulai kampanye colongan di kampus.

Baca juga :  BPKAD Kab Bogor Sebut DD Lambat Gara-Gara Desa

Menurut Sandiaga, semua pihak harus melihat secara keseluruhan kalau misalnya di tempat pemerintahan juga tak dibolehkan, akan sangat sulit buat pemerintah.

“Karena pemerintah akan menyampaikan pencapaian-pencapaiannya, prestasinya, dan itu rata-rata di gedung pemerintah menyampaikannya. Juga untuk materi-materi lain,” ucap Sandiaga di Jakarta, Minggu (2/9/2018).

Ditegaskannya, jika memang ingin menerapkan aturan, harus yang adil. Karena yang disampaikan itu bagian untuk mengingatkan pemerintah saja.

“Jadi kalau mau menerapkan, harus menerapkan secara jangan tebang pilih semuanya. Tapi ini bagian pengingat kita, karena ruangan pemerintah juga tak boleh dipakai untuk pencapaian-pencapaian,” ungkap Sandiaga.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, meminta untuk jangan saling menyerang. Karena masyarakat sendiri sudah pintar.

“Kita jangan saling serang menyerang, kita gunakan ini untuk saling merangkul, ini masyarakat sudah pintar sendiri, sudah dewasa dan sudah matang,” tutur Sandiaga.

Baca juga :  Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Teguhkan Semangat Lahirnya Pancasila

Dia pun mengucapkan terima kasih sudah diingatkan soal apa yang terjadi di kampus. Dirinya justru membandingkan dengan pengunduran dirinya sebagai Wagub.

“Jadi saya terima kasih sudah diingatkan. Dan saya juga berharap bahwa kalau misalnya memang nanti dalam suatu tahapan, makanya saya ingin mundur dari wagub DKI karena itu. Kalau enggak, saya nanti ada kesempatan kasih materi di dalam kesempatan saya cuti di lingkungan pemerintah, itu kan enggak fair,” tukas Sandiaga.

“Jadi saya berharap juga pemilu ini jujur, adil seadil-adilnya, transparan, dan membuka inspirasi bagi kita semua bagi pendidikan politik,” pungkasnya.

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Pemerintahan

Bupati Bogor Tinjau Posko Check Point di Cigombong

Advertorial

Gedung Perpustakaan SDN Gelarpawitan Nyaris Ambruk

Daerah

Eksekusi Puncak, Satpol PP Tunggu Titah Bupati Bogor

Daerah

Mulai Besok, Selama 120 Hari Jalan Alternatif Cilebut-Kencana Akan Ditutup Sementara!