Kesbangpol Tasikmalaya Ngaku Kecolongan

Kesbangpol Tasikmalaya Ngaku Kecolongan 1

TASIKMALAYA РKantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya mengaku kecolongan terkait banyaknya data palsu tentang keabsahan lembaga, organisasi massa, politik dan yayasa  serta perkumpulan lainnya yang ada saat ini di wilayah kerjanya.

Hal ini terkuak seiring dengan munculnya dugaan bancakan dana hibah yang melibatkan puluhan yayasan dan ormas tahun 2018. Seperti diketahui, banyak data palsu, terutama dalam hal keabsahan akta hukum yang dikeluarkan Menkumham terhadap sebuah organisasi.

“Selama ini kami hanya melakukan langkah prosedural dalam penerimaan kelengkapan data-data keabsahan pendirian yang diserahkan organisasi. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 58/2016,” kata Arif Sutrisna, Kasi Politik Dalam Negeri (Poldagri), Kesbangpol Kabupaten Tasimalaya saat ditemui di kantornya, Selasa (10/3/2020).

Diakui Arif, secara keabasahan, pihaknya cukup menerima laporan kelengkapan data yang diberi, tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut karena keterbatasan kewenangan. “Sesuai aturan PP 58/2016, pasal 9, ormas yang sudah dapat pengesahan hukum, apapun bentuknya termasuk surat domisili dari desa, harus laporkan dengan kami. Termasuk SKT dan SKA termasuk struktur organisasi. Namun, hanya itu tupoksi kami, jika kami melangkah lebih lanjut, seperti verifikasi faktual ke lembaga terkait karena dengan aturan yang ada, peran kita hanya pasif,” beber Arif.

Terkait dugaan kasus dana hibah bancakan yang terjadi sejak 2016 silam, khususnya tentang temuan data SK Kemenkumham yang diduga dipalsukan oleh organisasi atau yayasan yang mendapat dana hibah, Arif mengaku pihaknya akan segera melakukan langkah taktis. “Kedepan tentunya kita akan melakukan pembenahan. Terutama dalam segi verifikasi secara faktual, tidak seperti selama ini, dimana kita bergerak setelah munculnya masalah,” paparnya FUZ

Pos terkait