Kementan Pastikan Persediaan Beras Nasional Surplus

JAKARTA, kabar1.com – Kementerian Pertanian (Kementan) RI memastikan pasokan dan persedian beras nasional masih cukup. Bahkan surplus beras tetap terjaga.

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi, secara faktual Bulog memiliki stok beras sebesar 2,6 juta ton. Jumlah ini masih akan ditambah hasil produksi pada bulan September 2018 sebesar 3,2 juta ton, Oktober 2,8 ton dan bulan November 2,8 ton.

Selain itu menurutnya, ada juga faktor panen raya yang diprediksi akan terjadi pada bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019 mendatang.

“Kita masih panen terus. Sementara kebutuhan kita kan 2,5 juta ton per bulan, artinya masih surplus,” kata Agung dalam sebuah diskusi di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

Agung melanjutkan bahwa saat ini, pihaknya tengah memikirkan bagaimana agar cadangan beras 2,6 juta ton itu bisa terserap ke pasar dengan merata. Saat ditanya mengenai kejelasan surplus beras tahun 2017 lalu sekitar 13 juta ton, Agung menjelaskan bahwa surplus beras itu saat ini sudah tersebar di sejumlah titik.

Sebelumnya, Kepala Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas menolak impor beras, lantaran gudang penyimpanan sudah penuh. Buwas bahkan sempat ‘menyemprot’ Mendag Enggartiasto Lukita lantaran pernyataannya yang menyebut penuhnya gudang untuk menampung beras bukan urusan kementerian yang dipimpinnya.

Ribut-ribut antara Ka Bulog dengan Mendag itu pun sampai ketelinga Presiden Jokowi. Tak ingin gaduh berlepanjangan, Jokowi lantas menginstruksikan Menko Perelonomian Darmin Nasution mendamaikan ke duanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menanggapi ramainya polemik gudang dan beras impor antara Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dia mempertanyakan, jika  Bulog dalam menentukan besaran cadangan pangan pemerintah berdasarkan penyerapan gabah petani, kalau Kemendag dengan apa ya?.

“Tapi satu hal yang harus dicatat tebal, sejarah mengajarkan kita bahwa beras sejak era kerajaan hingga era republik bukan hanya sekedar produk pertanian, tapi ia juga stabilisator politik kekuasaan. Beras adalah soal politik dan daya tahan, stamina rakyat dan kekuasaan,” sebut Fahri dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Melanjutkan pernyataannya, Fahri mengatakan, beras tidak hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik, politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang pemilu, ruang abu-abu impor ada pada karena adanya kewajiban cadangan pangan pemerintah baik pusat maupun daerah, disinilah data bermain dan dimainkan.

“Padahal, UU mempersyaratkan impor pangan diizinkan apabila kecukupan produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang, Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus? di pihak pemerintah sendiri data tak pernah padu,” kata politisi dari PKS itu lagi.

Terjadi perbedaan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog dengan Kemendag, menteri yang bertugas menjaga produksi, otoritas yang bertugas sebagai pembeli dari hasil produksi masyarakat, dan menteri yang berdagang, padahal seharusnya bertugas dengan pertimbangan kepentingan nasional.,

“Ini bukan soal angka statistik tapi ini adalah politik ekonomi pangan, dan lebih dari ekonomi politik, pangan dalam hal ini beras membawa pengaruh bagi pertahanan negara. Ketidakpastian beras adalah ketidakpastian stabilitas dan daya tahan nasional. Ini serius,” cetusnya.

Pangan, kata Pimpinan DPR Bidang Kokesra itu, berpotensi menjadi ancaman non tradisional dan non kovensional bagi pertahanan negara, bukan hanya dalam masalah ketersediaan. Tapi juga dalam perang dagang komoditas.

“Karena itu isu impor beras dan Mafia Impor ini dapat dikategorikan kepada isu keamanan nasional,” ucap Fahri.

Pos terkait