Kekhawatiran DPMPTSP Soal OSS Berlebihan

  • Whatsapp

BOGOR, kabar1.com – Kekhawatiran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor soal kebijakan Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dilakukan pemerintah pusat dinilai berlebihan.

Anggota Fraksi Partai Hanura  Kabupaten Bogor, Hendrayana menilai lahirnya kebijakan ini merupakan dampak daripada kelengahan Pemkab Bogor dalam melakukan penertiban bangunan melanggar di Bumi Tegar Beriman.

Bacaan Lainnya

Kebijakan OSS ini, menurutnya merupakan langkah pemerintah pusat untuk memudahkan pengusaha dalam melakukan pengurusan perizinan terlebih itu dilakukan secara online. “Gak perlu lah, dari sisi mana yang harus dikhawatirkan. saya pikir tidak beralasan,” cetus Hendrayana dihubungi, Jumat (7/9/2018).

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah pusat sudah pasti melakukan kajian teknis dan regulasinya terlebih dahulu sebelum memberlakukan kebijakan OSS ini. Dia juga menyebut tidak mungkin akan terjadi overlap di lapangan ketika OSS diaplikasikan, sebagaimana ketakutan dari DPMPTSP.

“Saya yakin ini sudah melalui koordinasi dengan lembaga yang berkaitan. Saya juga percaya, peran DPMPTSP tidak akan hilang. Ini hanya kekhawatiran, pemkab harusnya berbenah diri,” tegas anggota DPRD Kabupaten Bogor itu.

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia