Kejari Kabupaten Bogor ‘Ultimatum’ BPD

BOGOR, kabar1.com – Penekanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor kepada Badan Pengawas Desa (BPD) dalam mengawasi dana desa kini juga menjadi sorotan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor.

Kepala Kajari Kabupaten Bogor, Bambang Hartoto mengatakan, pengawasan pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan pembentukan tim pengawas dana desa yang dipelopori Polri dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Desa (Kemendes), harus betul-betul menjadi perhatian.

Meski menyadari bahwa desa memiliki rumah tangga sendiri dalam mengelola dana desa, tetapi penolakan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam nota kesepakatan MoU menjadi sorotan pribadinya.

Menurutnya, hal itu sedikit banyak mempengaruhi peran daripada BPD untuk mengawasi dana desa. Karena penolakan Apdesi yang menganggap bahwa kesepakatan MoU itu merupakan celah intervensi pihak kepolisian kepada kepala deas, malah akan menimbulkan kesan BPD yang semakin membuka lebar pintunya untuk bermain mata dikala mengawasi pelaporan administrasi desa.

Baca juga :  Tengak Miras Campur Obat, 2 Remaja Cianjur Tewas

“BPD merupakan kontrol masyarakat. Kita berhadapan dengan mereka ketika kita menghadapi masalah hukumnya. Selama ini, mereka abai terhadap masalah adminitrasi, padahal itu penting sekali,” kata Bambang, Rabu (1/11).

Peran daripada BPD, sambungnya, merupakan hal yang paling penting. Karena mereka berada dalam satu tingkat tertinggi dari masyarakat yang juga memiliki peran mengawasi penggunaan dana desa.

Bagi Bambang, fungsi BPD ini jangan sampai ternodai oleh persoalan ‘kerjasama’ yang dirancang BPD dengan kepala desa dalam pengelolaan dana desa yang tidak baik.

“Jangan sampai BPD kongkalingkong bersama kepala desa untuk korupsi dana desa,” tegasnya.

Baca juga :  Degradasi Lahan Puncak Akibat Ulah Manusia

Diberitakan sebelumnya, Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Deni Ardiana mengatakan, ada proses pengawasan yang harus dikedepankan sebelum proses pengawasan dari pemerintah pusat. Karena di desa sudah ada aturan dan mereka memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

“Pusat kan melihat desa disini hanya pengguna dana negara saja. Padahal kan dalam aturan yang ada, mereka (desa-red) memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Mungkin itu yang menyebabkan Apdesi menolak,”ungkap Deni.

Pengawasan ini, ucap Deni, sebetulnya lebih dititikberatkan pada masyarakat dan Badan Pengawas Desa (BPD). “Dalam aturannya, nanti dipakai sistem informasi desa yang bagaimana masyarakat dan BPD nya jalan untuk melakukan pengawasan. Karena sebetulnya desa memiliki sistem baku yang ditentukan di Permendagri 113 dan 114 dari mulai prencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Itu sudah ada, hanya bagaimana mendorongnya untuk berjalan,” tutur Deni.

Baca juga :  Sidak Proyek Obyek Wisata Saat Pandemi Covid-19, Camat Minta Patuh Aturan

Meski belum semua dijalankan oleh desa, Deni mengaku beberapa desa di Kabupaten Bogor sudah mulai menerapkannya.

“Contohnya desa sudah mulau membuat pengumuman terkait APBD desa agar bisa diketahui oleh masyarakat. Merek juga sudah mulai membuat kotak pengaduan. Itu mekanisme pengawasan yang nantinya akab kita dorong sebagai bentuk kelembagaan,” kata Deni.

Deni menambahkan, pihaknya tetap melakukan pembinaan kepada para kepala desa bagaimanan cara mengelola keuangan desa yang baik dan benar.

“Kita bantu kepala desa untuk pengelolaan yang benar. Kemudian dari mekanismenya,  mulai perencanaan pelakasanan dan pelaporan kita juga monitor. Mulai pelaporan proses pencairan maupun sistem pelaporan semesteran,” tandasnya.FUZ






Pos terkait