Kasus Kecelakaan Samsul Arifin Bakal Berlanjut Ke Ranah Hukum

BOGOR, kabar1.com – Kecelakaan yang dialami oleh Samsul Arifin Aktivis Mahasiswa dari PMII Komisariat Juanda, telah menyisakan persoalan serius. Bahkan pihak kuasa hukum korban bertekad untuk melanjutkannya ke ranah hukum.

Dikatakan salah satu kuasa hukumnya sekaligus┬áDirektur Eksekutif Sembilan Bintang & Partner’s Law Office R. Anggi Triana Ismail, S.H., kecelakaan yang dialami Samsul Arifin, tidak serta merta teguran alam, melainkan kelalaian dari pemerintah kabupaten Bogor.

“Ada kesalahan yang berdasarkan pada kelalaian pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor,” ujar Anggi kepada kabar1.com, Selasa (24/10/2017)

Baca juga :  Restoran Rindu Alam Batal Dibongkar

Dijelaskan Anggi, akibat dari ketidakresponan pemerintah terhadap kerusakan infrastruktur, Samsul Arifin menjadi salah satu tumbal sosial selaku pengguna jalan.

“Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menyebutkan, penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya,” lanjutnya.

Baca juga :  Perwira Polisi Hajar 7 Anggota Sendiri Pakai Helm Baja

Berdasarkan isi Pasal terebut, seyogyanya penyelenggara negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus jauh lebih respect & peka terhadap kondisi jalan, sebelum menimbulkan korban.

“Bukan malah ada korban dulu, baru peka. Inilah tindakan yang diduga keras telah terjadi kelalalian bahkan penabrakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangn (PUPR) Kabupaten Bogor,” tegas Anggi.

Karenanya, pihak Sembilan Bintang & Partner’s atas nama kliennya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/SBLF/SKK.Pdt/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017, akanmelakukan upaya hukum terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangn (PUPR) Kabupaten Bogor.

Baca juga :  Beli Elang dari Facebook, Pria Ini Diciduk Polisi

“Kami akan melakukan tindakan serius jika Dinas PUPR Kabupaten Bogor tidak menyikapi persitiwa hukum yang dialami Klien kami, dengan melakukan pertanggung jawaban ganti kerugian. Keadilan harus dituntut, sepanjang pelanggar tidak pernah menghormati supremai hukum.” tandasnya. (Fuz)