Ads Ied Fitr

Kampung KB Bukan Bicara Alat Kontrasepsi

istimewa
0 8

BOGOR, kabar1.com – Kampung Legok Nyenang Rw 11 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin didaulat menjadi kampung Keluarga Berencana (KB). Penunjukan kampung KB ini disematkan melalui kegiatan integrasi Kampung KB bersama Mitra Kerja 2017 di Desa Pancawati, Minggu (24/12/2017).

Kegiatan ini dihadiri, anggota komisi IX DPR RI dari fraksi PDIP Dapil Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor, Nurmasyah Efendi Tanjung, Sesepuh KB dari BKKBN sekaligus mantan Kepala BKKBN Provinsi Jabar, Rukman Heryana, Iman Hikmat dari BKKBM Provinsi Jabar, Unit PLKB wilayah Bogor selatan serta jajaran, TP PKK Pancawati Ita Rosita, Sekretaris Desa Pancawati Hadan Asnawi, Bhabinsa, Ketua BPD, LPM, Ketua Rt/Rw, serta para kader Posyandu dan kader PDIP.

Nurmansyah Tanjung mengatakan, sesuai fungsi pengawasan sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membindangi kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi, dirinya hadir ingin memastikan program kampung KB ini.

“KB ini bukan sekedar bicara kontrasepsi. Itu hanya alat atau cara mengatur kelahiran agar sebuah keluarga bisa merencanakan kelahiran atau menjadi keluarga berencana. Keluarga yang punya masa depan baik dan sejahtera. Bisa mengurusi anak dengan baik dan cerdas. Jadi program KB ini untuk menciptakan kemandirian, gotong royong, kebersamaan, menjaga lingkungan sendiri, jika masyarakat bisa melakukan suasana ini, maka kampung sudah kondusif,” ujar Nurmasyah.

Sementara itu, Rukman Heryana menjelaskan, sesuai visi misi dan nawacita Presiden Joko Widodo yang tengah menggenjot pembangunan dari pinggiran, program kampung KB ini difokuskan pada daerah-daerah yang memerlukan peningkatan, yang terkatagori miskin, dan lemah kepesertaan akseptornya.

“Jadi kriteria dan labelisasi kampung KB ini bukan kepada daerah-daerah yang sudah berhasil program KB-nya. Syarat tahapan untuk menentukan kampung KB, diantaranya ada penentuan lokasi, sosialisasi, sarasehan, pemilihan pengurus kampung KB, dan perencanaan. Sedangkan, untuk pembiayaan harus dianggarkan dari Dana Desa. Sumbernya bisa juga dari CSR, masyarakat, APBD dan lainnya,” ungkapnya.

Digenjotnya program kampung KB lantaran peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang tinggi. Sekitar tahun 1970 ketika BKKBN pertama kali dibentuk, angka kelahiran total atau total fertility (TFR) secara nasional di angka 5,6 poin. Sedangkan Jawa Barat paling tinggi 5,9. Lalu 30 tahun kemudian turun drastis ke angka 2,8. Dari tahun 2002, setelah program KB diotonomikan ke daerah fluktuasi jumlah penduduk stagnan.

“Yang mengejutkan tahun 2010 pertumbuhan penduduk di Jabar menjadi 1,5 dari tahun 2002 sekitar 1,3. Artinya bertumbuh 1 tahun 4 juta dari total penduduk indonesia sekitar 250 juta jiwa,” tandasnya.FUZ*

Komentar
Loading...