Kampanye, Panwas Imbau PNS Cari Aman

BOGOR, kabar1.com – Panitia Pengawas Pemilu (Pemilu) Kabupaten Bogor harus dihadapkan dengan kondisi kebijakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkampanye.

Hal ini membuat Panwaslu Kabupaten Bogor dilanda rasa galau. Sebab, semenjak masa kampanye dilaksanakan pasca penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Februari lalu, Panwaslu kian gencar melakukan pengawasan ASN.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin mengaku pihaknya sempat merasa kaget dengan kebijakan Pemerintah Pusat ini. “Kami juga belum membahas kebijakan ini. Dan kami harus mengkaji lagi,” kata Ridwan, Minggu (13/5/2018).

Menurut Ridwan, hal tersebut posisinya sangat dilematis. Di mana kebijakan ini mampu mengalahkan undang-undang ASN yang diharuskan taat pada aturan dalam kampanye.

“Meski di pusat sudah bilang boleh dengan pengecualian tidak memakai atribut kampanye, namun posisinya disini mengalahkan undang-undang. Maka ini yang harus kami kaji,” ungkap Ridwan.

Baca juga :  Kekhawatiran DPMPTSP Soal OSS Berlebihan

Sementara, Komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan ketat kepada para ASN yang terlibat dalam kampanye praktis para calon kepala daerah.

“Kalau mereka ikut serta dan kami melihat apaalagi ASN terbukti ada unsur keberpihakan, maka kita tetap akan tindak lanjuti,” tegas Burhan.

Burhan mengaku kebijakan Banwaslu RI ini akan dimanfaatkan oleh oknum ASN yang memang memiliki asa yang tinggi untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Bogor. Menurutnya, hal tersebut sangat mungkin terjadi terlebih keputusan Bawaslu RI dapat dijadikan senjata alasan yang ampuh untuk berkilah dari Panwaslu Kabupaten Bogor.

“Khawatir terkait hal itu sangat ada. Karena ini  bisa menjadi kekuatan mereka untuk mencari-cari alasan. Namun kita tetap berprinsip ketika memang ada dugaan yang memenuhi unsur pelanggaran, maka ASN yang bersangkutan akan tetap ditindaklnjuti. Dan kami menghimbau ASN lebih baik tidak terlibat dan cari aman dalam Pilkada ini,” tandasnya.

Baca juga :  Enam Ribu Ton Beras untuk 200 Ribu KK

Diketahui, beberapa waktu lalu, Ketua Bawaslu , Abhan menegaskan, ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkenankan untuk datang ke acara kampanye dalam pilkada maupun ketika pemilu nantinya.

Menurutnya, itu diperbolehkan karena ASN memiliki hak untuk menyalurkan suaranya juga perlu untuk mendengarkan baik visi maupun misi dari setiap pasangan calon.

“Memang seorang PNS masih punya hak pilih jadi ketika dia datang ke kampanye ya sah-sah saja, karena dia punya hak pilih. Dia kan perlu mendengarkan visi misi dari paslon itu,” ujar Abhan, di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2018).

Baca juga :  GEMMA–AYI: Pemuda Bogor Jangan Tinggal Diam di Pilbup Nanti

Meskipun diperbolehkan, namun Abhan memberikan beberapa catatan. Salah satunya yakni tidak diperkenankan setiap ASN yang datang ke acara kampanye mengenakan atribut partai politik manapun.

“Kalau memakai atribut paslon kan keberpihakan. Juga dia tidak menggunakan atribut sebagai PNS-nya dan tidak memobilisasi kawan-kawannya untuk hadir di dalam kampanye. Secara pribadi sah,” ucapnya.

Abhan pun mengingatkan, meskipun ASN diperbolehkan hadir dalam kampanye setiap paslon, namun netralitas ASN menjadi harga mati. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang ada di dalam surat edaran dari Menpan RB.

“Dalam proses kampanye (ASN) tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon. Dan tidak boleh berpolitik. Aturan pokoknya PNS harus netral,” katanya.FUZ