Home / Uncategorized

Senin, 20 April 2020 - 22:10 WIB

Kadinsos Pandeglang : Ulah Macem-Macem dengan Hak Orang Miskin, Bisi Kawalat!

BANTEN – Dampak pandemi Covid-19 terus menjalar ke seluruh sektor penghidupan warga, khususnya kalangan tak mampu. Karena itu, guna mengantisipasi adanya oknum tak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi, Kepala Dinas Sosial Pandeglang, Hj Nuriah berjanji akan menindak tegas bagi Agen (suplier-red) dan TKSK yang nakal.

“Jangan Macem-macem dengan hak orang miskin, bisi kawalat,” tegasnya, Minggu (19/4/2020).

Lebih lanjut, Nuriah memaparkan, ancaman ini bukan main-main sebab, pihaknya sudah menyiapkan Surat Peringatan (SP) bagi mereka dari SP1 hingga SP3.

“Untuk agen (suplier-red), SP 1 dikeluarkan ketika agen tidak menjaga prinsip 6T, SP kedua merugikan KPM, kemudian SP 3 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik apa saja yang dibeli berapa harganya harus di tempel di agen. Pada saat mereka sudah kena SP3, tahun berikutnya tidak boleh ikut lagi,” jelas Nuriah.

Baca juga :  Nasi Bungkus Berkah ala PK KNPI Ciomas

Hingga saat ini, lanjut Nuriah, pihaknya sudah menerima laporan adanya beberapa agen nakal. Laporan ini berasal dari hasil survei Bank.

“Nah dari 11 kecamatan saja ada 20 agen yang abal – abal, ini belum selesai 35 kecamatan. Pihak Bank nantinya akan melaporkan ke Dinsos hasil dlapangan, Dinsos membuat surat kepada pihak Bank untuk mencabut mesin edisinya tidak boleh jadi agen lagi, tidak ada SP lagi kalau itu,” Imbuhnya.

Baca juga :  Gara-gara Covid-19, Biaya Tak Terduga Pemkab Bogor Capai Rp477 Miliar

Adapun terkait TKSK, Nuriah menerangkan, karena adanya SK Kementrian kemudian Provinsi dan Kabupaten, Dinsos hanya mempunyai kewenangan menilai kinerjanya.

“TKSK dapat gajih tali asih dari Kabupaten memang tidak seberapa yakni Rp250 ribu, dari Provinsi pendampingan program sembako itu Rp700 ribu dari pusat juga mereka dapat walaupun tidak besar dibawah satu juta. Tapi jika TKSK melanggar atau tidak sesuai dengan tufoksinya, SP1 ditembuskan ke Bupati, SP2 kemungkinan gajih dari Kabupaten itu diputus, SP3 ditembuskan ke Kementrian, dicopotlah,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya menghimbau masyarakat berkaitan dengan kondisi saat ini agar selalu ikut memantau bagaimana program tersebut berlangsung, agar supaya sesuai dengan Prinsip 6T (tepat sasaran, tepat kwalitas, tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasinya-red).

Baca juga :  PB PGRI Apresiasi Presiden Terkait THR Guru

Apabila masyarakat memang ada yang dirugikan lapor kepada pemerintah setempat, jangan sampai muncul langsung di medsos.

“Agar ada penyelesaiannya, segera lapor Kepala Desa, ada Camat juga, selesaikan di internal. Inimah rame di medsos penyelesaian gak ada, jadi kitanya terlalu banyak kalau di medsos – medsos itu nanti sebagai dasar hukum saya mengambil kebijakannya terlalu nyinyir nantinya,” ungkapnya. BRIZ

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Ini Baru Benar, Penyaluran Bantuan Lebak Sejahtera di Kecamatan Cibadak Diberikan Tanpa Potongan

Uncategorized

Ini Baru Benar, Penyaluran Bantuan Lebak Sejahtera di Kecamatan Cibadak Diberikan Tanpa Potongan
Polsek Cibungbulang Selidiki Curas Toko Swalayan

Uncategorized

Polsek Cibungbulang Selidiki Curas Toko Swalayan
Cegah Penyebaran Covid-19, Bupati Ade Yasin Apresiasi DPD KNPI Kabupaten Bogor

Uncategorized

Cegah Penyebaran Covid-19, Bupati Ade Yasin Apresiasi DPD KNPI Kabupaten Bogor
Bupati Bogor Pantau Simulasi PSBB

Uncategorized

Bupati Bogor Pantau Simulasi PSBB