Kabupaten Bogor Sudah Terjual?

120
@istimewa

BOGOR, kabar1.com – Kabupaten Bogor, khususnya wilayah tambang seperti Rumpin, Cigudeg, Klapanunggal hingga Parung Panjang, tak dipungkiri merupakan penghasil sumber daya alam yang melimpah.

Namun harus diakui juga, jika ‘anugerah’ itu belum memberikan kesejahteraan sepenuhnya bagi negara, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan potensial tersebut. Kondisi kian miris, jika kita mengetahui jika saat ini lahan dan pengolahan SDA sudah terlalu banyak dilakukan oleh pihak asing. Pendapatan dari hasil SDA pun tidak banyak dirasakan oleh warga.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua gerakan muda peduli tanah air (LSM Gempita) Rudy Nadapdap menyebut, saat ini telah terjadi ketimpangan yang sangat besar mengenai permasalah kepemilikan lahan. Menurut dia Gini Ratio kepemilikan lahan ini telah mencapai 0,65 persen. “Nilai ini tidak mencerminkan bahwa pemerintah konsen untuk menjaga SDA yang dimiliki bisa mensejahterakan masyarakat,” katanya kepada kabar1.com.

Ia pun menilai, problematika ini akan kian menjadi polemik bila benar Pemkab Bogor akan bersinergi dengan Bank Dunia. “Apa yang akan terjadi?. Sebagai gambaran, menilik ‘kiprah’ Bank Dunia di pelbagai dunia, kita tahu jika lembaga keuangan internasional ini punya misi ‘tersendiri’,” ungkapnya.

Meski terdapat berbagai pertentangan yang menolak pemberian pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga, namun dengan alasan ‘kepentingan’ tadi, hal ini tetap terjadi dan dunia kelas tiga tak bisa lepas dari cengkraman sang ‘kepentingan’.

“Hal ini disebabkan karena untuk dapat mendapatkan pinjaman negara-negara dunia ketiga harus memenuhi tuntutan syarat peminjaman. Meskipun ini disebut sebagai bentuk lain dari bantuan ekonomi, namun negara-negara lemah dipaksa untuk melakukan berbagai langkah yang ditetapkan oleh IMF dan Bank Dunia untuk keuntungan dan kepentingan lembaga tersebut, namun merugikan perekonomian negara tersebut,” kritiknya.

Ia pun mengingatkan Pemkab Bogor untuk tidak cawe-cawe dengan dana yang diberikan Bank Dunia, kendati sudah banyak daerah yang melakukan hal sama.

“Terdapat spekulasi yang mengatakan bahwa neokolonialisme merupakankolonialisme yang diperbaharui,hal ini terlihat dengan fakta bahwa Afrika saat inimembayar lebih banyak uang setiap tahun dalam pembayaran utang kepada IMF dan Bank Dunia daripada menerima pinjaman dari mereka, sehingga sering merugikan penduduk negara-negara dari kebutuhan yang sebenarnya. Ketergantungan ini, dipertahankan oleh mereka dengan begitu memungkinkan IMF dan Bank Dunia untuk memaksakan Rencana Penyesuaian Struktural pada bangsa-bangsa ini,” bebernya, Kata Rudy.YAS

Komentar anda