Home / Daerah / Pemerintahan / Peristiwa

Rabu, 10 Juli 2019 - 17:12 WIB

Jaga Komunikasi Dengan Awak Media, DPRD dan Pemkab “Hapus” Pasal 15 Dari Raperda

SUKABUMI, kabar1.com – Penolakan pasal 15 terkait peliputan pada Raperda tentang Penyelenggaran Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2018 oleh awak media akhirnya membuahkan hasil.

Alasannya, DPRD dan Pemkab Sukabumi mendroping pasal tersebut selain karena sandaran hukum yang digunakan masih lemah, juga untuk menjaga hubungan baik antara awak media dengan Pemkab Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi yang selama ini sudah terjalin

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi mengungkapkan, setelah mendengarkan kedua belah pihak, ia sepakat untuk mendroping pasal 15 tentang peliputan pada Raperda tentang Penyelenggaran Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2018.

“Pasal 15 dalam Raperda ini harus hati-hati, jangan sampai mengganggu kenyamanan aktivitas kerja wartawan yang sudah ada aturan kerja yang jelas,” timpal Agus.

Baca juga :  Sidang Paripurna HJB ke-538 Berlangsung Khidmat dan Sederhana

Menurut Agus, satu pasal soal peliputan tersebut didrop dan tidak boleh diimplementasikan sebelum dibahas ulang dan sebelum DPRD menerima masukan dari rekan-rekan wartawan. Ini artinya, kalau sudah didrop berarti tidak ada lagi rancangan itu. “Mudah-mudahan hubungan antara pers, eksekutif dan legislatif kedepan lebih baik demi Sukabumi lebih baik,” pungkasnya.

Jaga Komunikasi Dengan Awak Media, DPRD dan Pemkab "Hapus" Pasal 15 Dari RaperdaSeperti diketahui, seluruh wartawan yang ada di kota dan Kabupaten Sukabumi menolak pasal 15 tentang peliputan pada Raperda tentang Penyelenggaran Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2018. Selain dinilai bertentangan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, juga pasal tersebut nantinya akan membatasi tugas wartawan.

“Kami nyatakan keberatan dengan pasal dalam Raperda itu. Bahkan pasal itu menurut kami bisa dibilang konyol,” ujar wartawan nasional Pos Kota, Eman Sulaeman seperti yang dikutip Radar Sukabumi, belum lama ini.

Baca juga :  Hebat, Izin Dikamuflase Demi Kepentingan

Menurut Sule, wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya mengacu dan berpedoman pada UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). “Dalam pasal itu disebutkan, wartawan yang melakukan peliputan harus terakreditasi dan mendapatkan rekomendasi. Ini payung hukum yang digunakannya UU atau aturan yang mana? Bahkan ini menurut kami, akan membatasi kinerja teman-teman wartawan ke depan,” imbuhnya.

Sule menegaskan, sesuai dengan peraturan dewan pers nomor 1/Peraturan-DP/II/2010, wartawan hanya dituntut untuk meningkatkan kwalitasnya melalui uji kompetensi wartawan (UKW) yang dilaksanakan dewan pers melalui kegiatan sertifikasi. Sementara akreditasi, berlaku pada perusahaan pers dengan dibuktikan dengan dokumen perizinan yang lengkap dan terdaftar di dewan pers.

Baca juga :  Jalan Kembali Rusak, Warga Parungpanjang 'Curiga'

“Kami melihat pasal yang dirancang pemerintah daerah ini terkesan dipaksakan dan ada motiv tertentu. Oleh karena itu, kami menuntut pasal itu dicabut,” tandasnya.

Sementara itu, diakui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi, R Jhoni Bambang mengaku Raperda itu disusun pada tahun 2018, sebelum ia menjabat. Bahkan mantan Setwan DPRD Kabupaten Sukabumi ini mengaku sudah melayangkan surat kepada bagian hukum supaya meralat pasal 15, pada 06 Maret 2019 lalu.

“Tujuan kami baik, tidak ada maksud jelek sedikit pun. Kami juga sudah meminta supaya pasal 15 ini diralat pada Maret lalu. Oleh karena itu, apa yang menjadi masukan teman-teman hari ini akan kami terima,” singkatnya.

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Share :

BERITA TERKAIT

Daerah

Warga Parungpanjang Gelar Aksi Simpatik

Pemerintahan

2018, UMK Kota Bogor Jadi Rp 3.557.146

Daerah

Satreskrim Polres Cianjur Gerebeg Gudang Miras

Pemerintahan

Soal Jumlah Warga Miskin, Ini Kata Bupati Bogor