Ini Kata Kadis DPMB Kab Bogor Soal Aduan KPK

Home / Daerah / Pemerintahan

Kamis, 21 September 2017 - 15:08 WIB

BOGOR, kabarsatu.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Deni Ardiana mengaku sejak dana desa ini dikucurkan, pihaknya telah melatih para kepala desa beserta perangkatnya mengenai teknis penyusunan program kegiatan hingga penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.

[nk_awb awb_type=”image” awb_image=”11″ awb_image_size=”full” awb_parallax=”scroll” awb_parallax_speed=”0.2″ awb_parallax_mobile=”true”]

 

 

tbn

 

 

 

 

 

 

Baca juga :  Mulai 6 Nopember 2107 Tronton Dilarang Lintasi Jembatan Leuwiranji

 

[/nk_awb]

“Ini memang bukan pekerjaan mudah, tapi saya yakin seiring berjalannya waktu dan adanya sosialisasi terus menerus, kepala desa dan perangkatnya akan lebih paham mengelola dana desa, bahkan mereka pun akan takut melakukan penyimpangan, karena sanksi hukumannya berat, apalagi semua mata ikut mengawasi,” singkatnya kepada kabarsatu.com.

Sebelumnya, kucuran dana desa oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejak 2015 lalu, terus menjadi sorotan publik. Selain karena dana yang fantastis, penggunaan peruntukkan yang seharusnya sesuai pun selalu jadi pembahasan menarik, karena acap kali salah digunakan oleh para kepala desa.

Baca juga :  Proyek Pelebaran Simpang Ciseeng Siapa Punya ?

Kepala Satuan Tugas (Kastgas) I Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Gamavera mengatakan, tahun 2018 mendatang, dana bantuan ini yang akan dikucurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia ini, naik dua kali lipat dari sebelumnya Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun.

Baca juga :  Waduh, FBI Sebut Marliem Belikan Jam Tangan Mahal untuk Setnov

Menurutnya, pengawasan penggunaan dana desa di Indonesia saat ini memang menjadi pembahasan yang ‘seksi’. Selain angka yang fantastis juga karena penggunaan yang seringkali disalahgunakan.CH