Indonesia Kini Layaknya Pesakitan

JAKARTA, kabar1.com – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko mengaku prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Ia pun menyebut kondisi ekonomi Indonesia selayaknya pesakitan.

Dengan maraknya berbagai impor di tanah air, ia pun menyebut Indonesia tak ubahnya seperti orang sakit yang sangat bergantung pada infus.

“Kalau misalnya impor ini dicopot, maka akan terjadi sesuatu di negara ini. Sama seperti infus yang dipasangkan pada orang sakit, kalau dicopot ya bisa mati,” kata Moeldoko di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah atas saja, melainkan juga melanda masyarakat kelas bawah. Dalam masalah pangan misalnya, kualitas bahan pangan yang kurang baik disebut Moeldoko bermuara pada minimnya pupuk berkualitas yang diperoleh petani.

Akibatnya, banyak bahan kebutuhan pokok yang tak kualitasnya kurang maksimal.

“Pemerintah pun melakukan import sehingga masyarakat terutama di kawasan pedesaan tak mendapatkan makanan yang baik,” ucapnya.

Baca juga :  Ini Loch, Sejarah Awal Pelacuran di Indonesia

Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, ketahanan pangan merupakan salah satu indikator yang jadi tolok ukur ketahanan suatu negara. Ia meyakini, pertahanan negara yang baik harus diperkuat dari segi pangan yang kuat.

Oleh karenanya, ia pun memaklumi jika banyak anggota TNI yang mulai melakukan program pertanian di masyarakat.

“Tentara memahami ini. Ketahanan wilayah diperhatikan agar bangsa bisa kuat dalam menjaga kedaulatan logistik pangan yang baik,” tutupnya.

Sementara Anggota Komisi XI DPR Wilgo Zainar tak sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa isu daya beli yang anjlok diembuskan oleh orang yang punya kepentingan politik jangka pendek, menuju Pemilu 2019.

Menurutnya, Penurunan daya beli sudah secara kasat mata terlihat dengan banyaknya store, gerai, atau grosir yang mengalami kesulitan bahkan berujung tutup.

Baca juga :  Disdukcapil Lebak, Dalam rangka Laksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

Data BPS pun menunjukkan dari 2016 hingga 2017 ini terdapat penurunan yang sebelumnya daya beli masyarakat berada di atas angka 5 hanya tinggal 4,9.

“Jadi ada penurunan menurut data BPS. Silahkan, pak Jokowi koreksi sendiri data BPS,” ujar Wilgo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Sebagai partai oposisi, politisi Gerindra ini membantah dugaan Presiden tersebut. “Jadi kita tidak ingin isu ini kita goreng. Bagaimanapun fakta di lapangan, demikian,” kata Wilgo.

Wilgo menuturkan, efek penurunan daya beli juga bisa langsung dilihat di lapangan. Hal ini dikarenakan, banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan kerja pada karyawan.

“PHK juga banyak, misal rencana otomatisasi terhadap GTO. Itu kan berapa puluh ribu karyawan yang di off, karena menggunakan mesin. Itu satu. Kedua, dari beberapa toko yang tutup aja alami lay off juga, artinya kan mereka enggak punya pendapatan otomatis enggak punya daya beli. Silahkan pak Jokowi cek sendiri di lapangan,” katanya.

Baca juga :  Jokowi: Politik Itu Banyak Jahatnya!

Wilgo pun menyarankan agar Presiden Jokowi mempercayai data BPS sebagai salah satu lembaga negara yang akurat.

“Mestinya satu-satunya short of data yang dipercaya pemerintah ya BPS. Itu lembaga pemerintah. Tentu pak Jokowi harus kaji kembali data data yang di expose BPS, memang ada pergeseran belanja dari offline ke online, tapi tetap ada faktor daya beli masyarakat yang turun juga,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut isu daya beli yang anjlok diembuskan oleh orang yang punya kepentingan politik jangka pendek, menuju Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2017 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).FUZ*