Indeks Kota Toleran 2017, Bogor Ketiga dari bawah

30

JAKARTA, kabar1.com – Dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional 16 November, SETARA Institute bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden – Pembinaan Ideologi Pancasila telah melakukan kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi.

“Studi dilakukan karena toleransi merupakan salah satu variable kunci dalam membina dan mewujudkan kerukunan, inklusi sosial, dan mewujudkan negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafirmasi oleh sila pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara RI tahun 1945 pasal 29 ayat (2),” jelas Halili Peneliti SETARA Institute dalam rilis Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran (IKT) 2017 yang dikirimkan ke awak media ini, Sabtu (18/11/2017).

Selain itu, Pemerintah Daerah, khususnya kota yang heterogonitas sosio kulturalnya lebih tinggi dibandingkan kabupaten, merupakan kantung masyarakat (social enclaves) dituntut memainkan peran positif sebagai representasi negara dalam wajahnya yang lebih spesifik dan partikular.

“tujuan penindeksan ini antara lain untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing. Sehingga dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya,” ujarnya.

Dalam laporan ringkasan eksekutif IKT 2017 tercantum indeks nilai toleransi dari 94 kota. Secara berurutan ada tiga kota yang mendapat nilai terbesar dalam memiliki toleransi tinggi, yaitu Kota Manado, Pematang Siantar dan Salatiga. Sementara tiga posisi terbawah dan memiliki nilai rendah dalam toleransi yaitu Kota Bogor di urutan 92, Kota Banda Aceh di urutan 93 dan terakhir Kota DKI Jakarta diurutan 94.

Dijelaskan pula dalam rilis tersebut bahwa, penyusunan laporan tentang kajian dan pengindeksan toleransi kali ini, merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh SETARA Institute. Sementara pengukuran indeks menggunakan paradigma negative rights, sesuai dengan karakter kebebasa beragama/berkeyakinan yang merupakan rumpun kebebasan sipil politik yang diukur secara negatif.

“Termasuk memeriksa tindakan positif pemkot dalam mempromosikan toleransi baik baik yang tertuang dalam kebijakan pernyataan resmi, respons atas peristiwa maupun membangun budaya toleransi masyarakat.” jelas Halili, selaku penyusun laporan ringkasan eksekutif IKT 2017 tersebut bersama dengan Henry Thomas Simamarta Tenaga Ahli Utama UKP Pancasila dan Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Setara Institute. (RIE)

Komentar anda